Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama beberapa anggota Komisi lll DPR RI mengunjungi tersangka makar Al Khaththath di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 18 April 2017. Tempo/Imam Hamdi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, tak menampik bila penambahan jumlah kursi pimpinan MPR dan DPR menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat. Namun, menurut dia, hal itu adalah kenyataan politik yang harus dihadapi saat ini.
"Saya kira ini dalam politik menjadi sesuatu yang wajar namanya tuntutan-tuntutan politik. Di masa lalu juga biasa seperti itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.
Politikus Partai Gerindra ini berujar penambahan jumlah pimpinan memang dibutuhkan. "Karena banyak pekerjaan seperti tadi kalau di MPR, misalnya," tuturnya.
Rencananya seluruh fraksi di DPR akan mendapatkan jatah kursi pimpinan di MPR. Sehingga total pimpinan MPR akan menjadi sebelas orang.
Adapun di DPR, rencananya kursi wakil pimpinan akan diberikan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga total pimpinan DPR menjadi tujuh orang.
Fadli Zon meyakini penambahan jumlah pimpinan ini tidak akan mempengaruhi anggaran negara. "Saya kira tidak juga menambah anggaran secara signifikan," katanya.
Fasilitas yang akan diberikan kepada para pimpinan yang baru, kata Fadli, akan memanfaatkan yang sudah ada. "Kendaraan ada, rumah dinas ada, jadi tidak ada hal-hal yang baru," ujarnya.
Aturan penambahan jumlah pimpinan ini akan dimuat dalam revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang tengah digodok di badan legislasi DPR. Namun keputusannya menunggu persetujuan dari pemerintah.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
