TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas agar konflik antar kelompok atau golongan di Indonesia yang muncul sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 segera berakhir. Kepada publik, ditemani sejumlah pemuka agama dari Nasrani hingga Islam, Jokowi meminta konflik segera disudahi.

"Mulai hari ini, saya minta hal tersebut (konflik antar golongan dan kelompok) dihentikan. Jangan saling hujat karena kita adalah saudara.Jangan saling menjelekkan karena kita saudara, jangan saling fitnah karena kita saudara," ujar Presiden Joko Widodo tegas di Istana Kepresidenan, Selasa, 16 Mei 2017.

Baca: Kunjungi Masjid Niujie Beijing: Gus Dur Pertama, Jokowi yang Kedua

Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih dilanda konflik antar-kelompok atau golongan pasca Pilkada DKI Jakarta 2017. Tak hanya di lapangan dalam bentuk demonstrasi, namun juga di dunia maya yang berwujud berbagai perdebatan di sosial media.

Salah satu pemicu konflik itu adalah kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah pendukung Ahok menganggap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membawa sentimen agama dalam memvonis Ahok dengan vonis dua tahun penjara. Sementara itu, sejumlah kelompok kontra Ahok beranggapan putusan hakim sudah adil.

Baca: Jokowi Kaget Jumlah Masjid di Cina Mencapai 23 Ribu Unit

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada manfaat dari konflik yang berkepanjangan. Oleh karenanya, mulai saat ini, Jokowi akan mengambil langkah jika ada gerakan atau tindakan yang mencoba memperuncing konflik yang ada.

Salah satu langkah yang sudah diambil, kata Presiden Joko Widodo, adalah memerintahkan penegak hukum untuk tidak ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang memicu konflik. Dengan begitu, energi tidak habis untuk menangani hal ini.

Baca: Tragedi Trisakti, Keluarga Korban Minta Jokowi Tuntaskan Kasus

"Saya perintahkan Panglima TNI dan Polri untuk tidak ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengancam persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI, dan berlawanan dengan Bhineka Tunggal Ika," ujar Presiden Joko Widodo tegas.

Secara terpisah, pengurus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syaiful Bakhri, menyampaikan Presiden Joko Widodo sudah mendapat informasi mengenai tanda-tanda disintegrasi dari konflik yang ada. Maka, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah pemuka agama hari ini untuk meminta saran.

Baca: Mengintip Agenda Presiden Jokowi, Jadwal Padat Mei 2017

Syaiful pun menambahkan Presiden Joko Widodo secara tidak langsung juga ingin memastikan konflik itu tidak merambat ke pemerintahan. Kepada pemuka agama, kata ia, Presiden ingin pemerintah juga tetap solid bekerja melakukan pembangunan. "Soliditas itu terbentuk jika ada upaya untuk merangkainya," kata Syaiful.

ISTMAN MP