TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Nasional menggelar seminar internasional bertema "Perkembangan Demokratisasi di Asia: Pengalaman di Indonesia, Malaysia, India, dan Tunisia" hari ini, Sabtu, 13 Mei 2017, di Menara Universitas Nasional. Pada seminar ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Universitas Nasional, Jawaharlal Nehru University, dan Universitas Kebangsaan Malaysia terkait dengan riset demokrasi di Asia.

Ketua Program Doktor Universitas Nasional Massa Djafar mengatakan kerja sama ini diperlukan untuk mempelajari sistem-sistem demokrasi di negara lain. Harapannya, Indonesia bisa menerapkan demokrasi tanpa meninggalkan budaya.

Baca: Pembubaran HTI Melanggar Demokrasi atau Tidak, Ini Kata Maswadi Rauf

"Sudah saatnya demokrasi kita tidak berpijak ke barat. Kita harus berpikir bagaimana nilai-nilai ketimuran itu menjadi pijakan demokrasi kita," kata Massa di Menara Universitas Nasional, Sabtu, 13 Mei 2017.

Massa menyebutkan beberapa negara berhasil mengembangkan demokrasi tanpa menghilangkan nilai budayanya. Negara-negara itu, kata dia, berhasil memadukan antara barat dan timur. "Ini perlu juga kita lakukan agar kita tidak terlalu mengalami distorsi. Supaya kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai alam dan kulturnya," kata Massa.

Massa menjelaskan secara prosedural demokrasi Indonesia telah berhasil. Empat kali pemilihan umum berhasil dilakukan dengan sistem pemungutan suara yang bebas. Namun, secara substansial, demokrasi di Indonesia belum beres.

Baca: Alfan Alfian: Politik Identitas Bisa Ancam Demokrasi

Belum berhasilnya demokrasi, kata dia, secara substansial terlihat dari perekonomian Indonesia yang belum stabil. Selama ini, demokrasi justru melayani orang-orang berduit saja. Yang kuat semakin kuat, dan yang lemah tak kunjung terangkat.

"Ini yang kami khawatirkan. Kemungkinan bisa saja orang ingin kembali ke otoritarian ketika sipil gagal," ujar Massa.

Massa mengatakan nantinya kerja sama ini bakal menghasilkan riset mengenai sistem demokrasi ideal yang bisa diterapkan di Indonesia maupun di Asia. Riset ini, diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan.

MAYA AYU PUSPITASARI