TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa NasDem akan menyambut baik jika PKS memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, hingga saat ini PKS belum secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Prabowo-Gibran, atau di oposisi?
Sebelumnya, Surya mengungkapkan alasan partainya memberi dukungan penuh pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia berujar bahwa meskipun menjadi bagian dari oposisi adalah pilihan yang selalu tersedia, namun untuk berkontribusi dalam membantu pemerintahan, diperlukan semangat, ketulusan hati yang mengedepankan objektivitas dengan tetap menjaga nalar dan daya kritis.
Sementara, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menyarankan PKS tidak bergabung menjadi koalisi pemerintah.
Menurutnya, peran PKS sebagai pihak oposisi akan menjadi faktor yang sangat penting dan krusial dalam menjaga kelangsungan mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dengan adanya oposisi, setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah akan menerima tanggapan dan umpan balik yang kritis.
Sejalan dengan pendapat Bawono mengenai pentingnya oposisi, Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi juga menyampaikan pentingnya keberadaan partai-partai politik yang seimbang, antara the ruling parties dan the opposition parties.
“Demokrasi bukan semata mata majoritarianisme, bahwa suara mayoritas yang harus kuat dan selalu menang, tetapi justru sebaliknya, demokrasi membutuhkan partai oposisi untuk dapat mengawal dan mengarahkan pada pencapaian prinsip dan kebijakan dalam hidup bersama,” ujar Agus saat dihubungi Tempo.co, Ahad, 28 April 2024.
Menurutnya, partai oposisi harus ada supaya pemerintah tidak "meleng" dan bisa terus dikontrol, terhindar dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan menurutnya, demokrasi harus menunjung tinggi dan menghormati kelompok minoritas. Dalam Hal ini, minoritas bukan saja harus diakui tetapi juga mendapatkan tempat penting dalam proses pengambilan keputusan demokratik.
“Jika partai-partai yang ada sekarang semuanya merapat ke pemerintah, dan tidak ada yang menjalankan fungsi oposisi dan pengawasan, demokrasi kita mengalami kemerosotan lebih jauh,” kata dia.
“Menurut saya sudah waktunya partai oposisi mendapatkan pengakuan resmi, dan mungkin dukungan anggaran atau jika tidak mendapatkan keluasan untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai oposisi,” lanjutnya.
Dia menilai, permasalahan utama dalam kepartaian di Indonesia adalah menyangkut uang dalam politik. Menurutnya, baik itu ruling parties maupun opposition parties, semestinya mulai diatur terkait dalam cara penggunaan uang dan modal.
“Ini isu yang cukup rumit, tapi ideanya adalah bahwa semua partai politik dan mereka yang terjun bersedia mengurus urusan publik dan menjadi pejabat publik, tujuan utamanya harus dipastikan, tidak boleh untuk mengejar kekayataan dan harta benda atau untuk menjadi kaya raya, karena ini salah tempat dan salah niat,” kata Agus.
Agus menekankan bahwa tujuan dari pejabat publik seharusnya untuk dapat menciptakan public goods serta memberi pelayanan kepada dan untuk kehidupan publik. “Bagaimana cara mengatur uang dalam politik? Ini pembicaraan lain yang akan perlu kita bahas bersama-sama,” kata dia.
SUKMA KANTHI NURANI I YOHANES MAHAARSO JOHARSOYO | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Pilihan Editor: Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pengamat Politik UGM: Cut Saja Jokowi, Tak Masalah Jokowi Effect
