TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat lengkap dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas tentang upaya menangkal masuknya paham radikalisme yang akan masuk ke daerah itu, Rabu, 10 Mei 2017.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan dinamika radikalisme dan terorisme menjadi fenomena di wilayan nasional. Temuan lambang Isis sudah beberapa kali di wilayah NTT, seperti di Alor dan Timor Tengah Selatan. (Baca:HTI Dibubarkan, Rekaman Dakwah Pendirian Khilafah Jadi Bukti)
Selain itu, penangkapan DPO teroris Syarifudin di Lembor, Manggarai Barat yang berbatasan dengan Bima, Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian basis dari MIT. "HTI juga ada di Kota Kupang, dan perkembangan HTI di NTT harus dicegah," kata Frans.
Hingga saat ini, kata Frans, Pemerintah belum memiliki data yang akurat terkait jumlah HTI yang ada dan aktif di NTT. Lantaran itu, dia mengingatkan warga agar kegiatan agama yang mendatangkan pendatang dan tamu asing wajib melapor. Begitu pula dengan rencana kegiatannya.
Danrem 161 Wirasakti Kupang Brigadir Jenderal TNI Teguh Angkasa mengatakan kondisi awal perpecahan di Suriah sudah mulai muncul di Indonesia. Menurut dia, ada doktrin-doktrin agama yang menyimpang dari para ulama-ulama yang terkadang keluar dari paham NKRI. "Dasar filsafah kita ada Pancasila bukan khilafah seperti yang diyakini kelompok HTI," katanya.
Kabinda NTT Daeng Rosada menyampaikan, kelompok radikalisme yang ada di wilayah NTT, adalah salah satunya HTI. "Dari pemetaan yang kami lakukan di lapangan kelompok HTI banyak tersebar di Kota Kupang dan Alor," ucapnya. (Baca:Gubernur dan Polda NTT Kebanjiran Bunga Penolak Radikalisme )
Hingga saat ini anggota atau pengikut HTI yang terdata di NTT diperkirakan mencapai 100 orang. Selain HTI, menurut Daeng, ormas lain yang menganut paham Khilafah juga harus diwaspadai.
Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno memberikan apresiasi kepada presiden Joko Widodo yang hendak membubarkan HTI. Namun dia meminta Polri agar bertindak tegas radikalisme di NTT. "Ada isu-isu politik yang bernuansa agama disampaikan terutama saat menjelang pilgub nanti," katanya. (Baca:Persekutuan Gereja Kirim Surat ke Jokowi Soal Suhu Politik, Isinya..)
