TEMPO.CO, Medan - Pernyataan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Senin, 8 Mei 2017, yang akan membubarkan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI mendapat tanggapan pengurus HTI daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HTI Sumatera Utara Irwan Said menolak jika ormasnya dituduh anti-Pancasila. Menurut Irwan, HTI hanya mengusulkan sistem pemerintahan yang sudah pernah ada di beberapa negara di Timur Tengah, yakni khilafah. Sistem itu, ujar Said, tak bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga: Akan Dibubarkan Pemerintah, HTI: Kami Tolak Tegas

Menurut Irwan, justru pemerintah yang gagal memahami Pancasila karena tidak memberikan ruang bagi perbedaan pandangan. "HTI tidak anti-Pancasila. HTI hanya mengusulkan sistem khilafah yang anti-neoliberalis sebagai pilihan," kata Irwan kepada Tempo, Senin malam, 8 Mei 2017.

Irwan mengklaim sistem khilafah tidak hanya didukung umat Islam, tapi juga umat agama lain.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HTI, ujar Irwan, akan menghormati sikap pemerintah, termasuk pembubaran HTI lewat upaya hukum. "DPP HTI saya pastikan akan beradu argumen di pengadilan nanti," ucap Irwan.

Adapun kader HTI di Sumatera Utara yang disebut Irwan mencapai ribuan akan patuh pada keputusan DPP HTI.

"Saya tidak akan menyebut jumlah kader HTI di Sumatera Utara, sama seperti TNI yang tidak akan memberi tahu jumlah anggota TNI yang sebenarnya. Tapi kader HTI di Sumatera Utara jumlahnya ribuan yang siap mendukung keputusan DPP HTI, termasuk jika harus mempertahankan pendapat khilafah. Kami tidak sombong, tapi sistem khilafah didukung banyak orang di luar kami (HTI)," tutur Irwan.

SAHAT SIMATUPANG