Pansel Komnas HAM Ajak Masyarakat Beri Masukan Soal Para Kandidat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 6 Mei 2017 14:58 WIB

Makarim Wibisono. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim panitia seleksi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Makarim Wibisono, mengatakan pihaknya berharap masyarakat aktif berpartisipasi dalam seleksi calon anggota Komnas HAM. Langkah itu agar tim pansel bisa mendapatkan calon yang benar-benar baik.

"Kami harap masyarakat ikut memberikan informasi berkaitan calon itu dan jejak rekamnya," kata Makarim Wibisono saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2017.
Baca : Pansel Komnas HAM: 60 Nama Lolos Seleksi Tahap II Mayoritas Praktisi Hukum

Makarim menuturkan informasi itu bisa juga berupa pengalaman masyarakat terhadap calon-calon itu. Dia melihat hal itu sangat dibutuhkan agar pansel bisa memperoleh calon yang tak hanya bagus secara wacana, tapi juga bagus secara rekam jejaknya.

Anggota tim pansel lainnya, Zoemrotin K. Susilo, mengajak masyarakat membawa semua data-data yang dimilikinya tentang calon anggota Komnas HAM saat dialog publik. Di sana, kata Zoemrotin, masyarakat bisa menyampaikan data yang dimilikinya.

Pentingnya peran publik, menurut Zoemrotin berkaitan erat dengan penyaringan menjadi 28 nama saja yang lolos setelah sesi dialog publik. "Masukkan dari anda-anda itu penting sekali bagi kami," tutur Zoemrotin.
Simak juga : TPDI Mencium Ada Upaya Mengaburkan Pengusutan Makar, Sebabnya...

Sesi dialog publik akan dilakukan pada 17 dan 18 Mei 2017 mendatang. Kegiatan ini akan diselenggarakan di lantai 5 gedung Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Nantinya dialog publik akan dibagi 8 sesi, di mana dalam satu sesi ada 5-6 orang calon anggota.

Sedangkan masukan mengenai para calon bisa dilakukan melalui email ke pansel@komnasham.go.id dan bisa juga dikirimkan melalui pos ke kantor Komnas HAM. Langkah terakhir bisa juga dibawa langsung ke kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

2 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

2 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

16 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

18 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

21 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

21 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

22 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

23 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya