TEMPO.CO, Bandung - Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto meyakini konflik pilkada DKI yang sarat dengan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak akan pindah ke Jawa Barat. “Tapi antisipasi terkait dengan itu kami lakukan. Kami akan komunikasi melakukan pencegahan melalui kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, pesantren, serta tokoh agama ormas (organisasi kemasyarakatan),” katanya di Bandung, Jumat, 28 April 2017.

Harminus mengatakan persoalan yang tersisa dari pilkada DKI ia yakini tidak akan pindah ke Jawa Barat. Sebab, menurut dia, ada perbedaan kultur antara dua provinsi tersebut. “Di Jawa Barat, kulturnya tidak seperti itu. Masyarakatnya akomodatif,” ujarnya. Di sana, kata dia, ada persoalan pasangan calon. "Apakah sama pasangan calon di Jawa Barat dengan di Jakarta? Tidak sama,” ucapnya.

Baca: Muluskan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat, NasDem PDKT 2 Parpol

Harminus mengatakan antisipasi tetap dilakukan sejak awal, terutama menyangkut isu SARA. Caranya, Bawaslu Jawa Barat akan membangun komunikasi dengan seluruh lembaga yang ada di masyarakat serta bekerja sama ihwal menghadirkan masyarakat untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Harminus menambahkan, aturan untuk mengantisipasi persoalan suku, agama, dan ras juga sudah tersedia.

Menurut dia, lembaganya juga akan menekankan pengawasan terhadap politik uang. Di tiga kabupaten/kota yang baru saja melaksanakan pemilihan serentak, kata dia, pelanggaran politik uang menurun. "Ada (politik uang), tapi sulit dibuktikan karena yang menerima tidak melaporkan, apalagi yang menerima itu bisa kena sanksi pidana,” tuturnya.

Baca: Pilkada Jawa Barat, Deddy Mizwar: Kalau Rezeki, Dibuka Jalannya

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, terkait dengan kemungkinan konflik pilkada DKI pindah ke Jawa Barat saat penyelenggaraan pemilihan gubernur 2018, lembaganya meminta semua pihak menyelenggarakan pemilihan gubernur secara berintegritas.

“Integritas pemilu tergantung pada tiga pihak, yakni penyelenggara yang berintegritas, peserta yang berintegritas, serta pemilih yang berintegritas,” katanya, Jumat, 28 April 2017.

Yayat mengatakan akan berkomunikasi dengan semua partai politik dan figur yang berpotensi menjadi bakal calon untuk mengingatkan soal ini. “Bahwa kompetisi ini harus dilaksanakan dengan cara-cara yang halal,” ujarnya.

Baca: Pilkada Jawa Barat, Giliran Ridwan Kamil Diserang Isu Agama

Yayat berujar menjaga integritas pemilu tidak bisa hanya dikerjakan KPU. “Ketiga pihak harus sama-sama berintegritas. Jangan berpikir bahwa integritas pemilu semata-mata tugas KPU,” ucapnya.

AHMAD FIKRI