TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi pesan Whatsapp grup Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat ramai sejak Senin malam lalu. Penyebabnya, ada informasi Ketua Umum Golkar Setya Novanto dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. "Pada bertanya, apa benar informasi itu," ujar Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit di DPR, Selasa, 11 April 2017.

Ahmadi tidak merinci siapa yang awalnya mengirim pesan ada pencekalan untuk Setya Novanto. Namun, menurut dia, informasi itu akhirnya terkonfirmasi dari pemberitaan media pada pagi harinya.

Baca juga:
KPK Cekal Setya Novanto, Dirjen Imigrasi: Mulai Kemarin Malam

KPK mencekal Setya sejak Senin malam lalu hingga enam bulan ke depan. Komisi antirasuah menganggap Setya sebagai saksi penting bagi tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Pada 23 Maret lalu, KPK menyebut Andi berperan aktif dalam proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dari total Rp 5,9 triliun. Seperti, bertemu dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR untuk memuluskan anggaran proyek, hingga membagikan fulus dari pengerjaan kartu penduduk.

Baca pula:
Dicekal ke Luar Negeri oleh KPK, Setya Novanto Siap Diperiksa KPK

Status pencekalan itu agaknya membuat Setya tidak terlihat di Istana Negara saat pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Padahal, ketua lembaga lain, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkfli Hasan hadir dalam pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Begitu juga di DPR, Setya tidak terlihat dalam sidang paripurna. Sidang itu dipimpin oleh tiga Wakil Ketua DPR yakni, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. Namun, Agus dan Taufik mengatakan ketidakhadiran Setya merupakan hal yang biasa. "Mungkin ada kegiatan lain, yang jelas pimpinan sudah kuorum," ujar Agus.

Silakan baca:
Setya Dicekal ke Luar Negeri, Politikus Golkar: Kami Tahu Arahnya

Namun, Novanto tiba-tiba muncul di gedung Nusantara III, tempat berbeda dengan sidang paripurna yang berlangsung di Nusantara II kompleks DPR. Dia hanya menjawab singkat ihwal status pencekalannya. "Saya menghargai apapun proses hukum," ujar Setya. "Saya siap kapanpun diundang atau dipanggil KPK."

Politikus muda Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan seluruh pihak harus segera berkumpul dan membahas kasus hukum yang membelit Setya. Alasannya, agar tidak terjadi kegaduhan dan konflik internal di tubuh beringin. "Untuk kebaikan partai," kata Doli

Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir mengatakan kasus pencekalan memang sedikit menyandera partai. Namun dia mengibaratkan Setya yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR seperti pohon tinggi yang terbiasa diterpa angin hingga puting beliung. "Tapi tidak akan menganggu partai, ini hanya nyenggol-nyenggol," ujarnya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN | AHMAD FAIZ | ADITYA BUDIMAN