Densus 88 menjemput terduga teroris warga negara asing asal Turki yang terlibat Jaringan Islamic State o Iraq and Syiriah (ISIS) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 14 September. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
TEMPO.CO, Surabaya - Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian RI telah memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Nadir Umar, setelah dia dideportasi dari Turki. Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut dipulangkan paksa karena diduga hendak menyeberang ke Suriah untuk menyalurkan bantuan US$ 29 ribu atau sekitar Rp 387 juta ke pengungsi Turki dan Libanon.
“Mereka katanya ikut misi kemanusiaan dari sebuah lembaga, yaitu Yayasan Qouri Umah,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera, Ahad, 9 April 2017.
Nadir tercatat berangkat ke Turki dari Bandung pada 31 Maret lalu. Ia ditemani seorang aktivis Lembaga Dakwah Nusantara, yaitu Budi Mastur. Setiba di Istanbul, keduanya dijemput anggota Yayasan Qouri Umah, lalu menuju Kota Gaziantep di bagian barat Turki untuk menyalurkan bantuan. Mereka lantas melanjutkan perjalanan ke Kota Rayhanli, perbatasan Turki dan Suriah.
Pada 4 April lalu, Nadir dan Budi berangkat ke Libanon dari Istanbul. Visa keduanya ditolak di Libanon, sehingga mereka dikembalikan ke Istanbul. Imigrasi Turki lalu menginterogasi keduanya karena diketahui telah memasuki daerah perbatasan. Imigrasi lalu memutuskan mendeportasi Nadir dan Budi.
Nadir tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo pada Sabtu lalu. Adapun Budi tiba di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada hari yang sama.
Sesampai di Indonesia, keduanya diinterogasi Detasemen Khusus 88 Antiteror di Rumah Perlindungan Sosial Bambu Apus, Jakarta Timur. Setelah melakukan wawancara selama beberapa jam, kepolisian menyatakan keduanya tak berpotensi terlibat dalam kelompok teror Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). “Tapi cukup menjadi masalah di Turki karena informasi keterlibatan radikalisme saat masuk Suriah,” kata Frans Barung.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur Arif Hari Setiawan mengatakan partainya akan memberi bantuan hukum kepada Nadir meski ia dipastikan tak terkait dengan ISIS. “Sepengetahuan saya, beliau tidak pernah bicara tentang kelompok dakwah di luar negeri,” kata Arif. “Apalagi doktrin PKS yang kemudian menjadi pegangan serta pemahaman kader dan pengurus adalah menolak cara-cara dakwah yang menggunakan kekerasan.”
