Anggota Konsorsium Penggarap E-KTP Ungkap Kongkalikong Pengadaan

Kamis, 6 April 2017 21:12 WIB

Seorang pewajib KTP mengikuti prosesi merekam retina mata dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, Senin (2/4). ANTARA/M.Ali Khumaini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo mengatakan ada kongkalikong dalam tahapan pengadaan barang proyek e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik). Ia mengungkapkan adanya pengarahan produk-produk tertentu untuk proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. PT Quadra Solution adalah salah satu dari lima anggota Konsorsium PNRI yang memenangkan tender proyek e-KTP.

"Ada tim yang membuat segi teknis untuk diarahkan," kata Anang saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 6 April 2017. Menurut Anang, tim yang mengatur spesifikasi itu bekerja sama dengan beberapa vendor atau penyedia barang.

Baca juga: Penyidikan Kasus E-KTP, KPK Periksa 6 Saksi Tim Teknis

Anang menyebut misalnya untuk pengadaan perangkat keras bekerja sama dengan Hewlett Packard. Sementara Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) menggunakan produk merk L-1 Identity Solutions. "Untuk software itu ada Oracle, ada Microsoft, ada L-1. Secara general diberitahu waktu itu," kata Anang.

Konsorsium PNRI beranggotakan Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) sebagai ketua konsorsium, PT Sucofindo (Persero), PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, dan PT Quadra Solution. PT Quadra bersama PT LEN mendapat tanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat jeras (hardware) dan perangkat lunak (software), termasuk jaringan komunikasi dan data.

Perum PNRI dan PT Sandipala Arthaputra bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pembuatan, personalisasi dan distribusi blangko e-KTP. Sedangkan PT Sucofindo bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengadaan helpdesk dan pendampingan (pelatihan tenaga lokal).

Lihat juga: Sidang E-KTP, Anas: Ada Arahan dari SBY untuk Dukung E-KTP

Dalam surat dakwaan terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, jaksa menyebut produk-produk dalam pembuatan e-KTP diarahkan ke merek-merek tertentu. Di antaranya L-1 Identity Solutions, Hewlett Packard, Fargo HDP 5000, dan Oracle. Spesifikasi teknis ini yang digunakan terdakwa sebagai acuan pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat dan harga perkiraan sendiri.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

19 Juni 2023

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

12 Juni 2023

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.

Baca Selengkapnya

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

2 Maret 2023

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat

Baca Selengkapnya

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.

Baca Selengkapnya

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.

Baca Selengkapnya

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

29 Juni 2019

Viral Perumahan Mewah di Atas Mal Thamrin City, Aturannya?

Thamrin City di Jakarta Pusat, rupanya bukan hanya tempat pusat belanja atau mal tapi di atas atapnya terdapat kompleks perumahan mewah dua lantai.

Baca Selengkapnya

Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

6 Desember 2018

Crane Ambruk di Kali Sentiong, Lurah Kebun Kosong: Ada Ganti Rugi

Lurah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Samsul Ma'arif, mengatakan korban crane ambruk bakal memperoleh ganti rugi dari kontraktor.

Baca Selengkapnya

Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

13 Agustus 2018

Kebakaran di Matraman Tadi Pagi, 28 Rumah Ludes

Petugas hingga saat ini pun belum bisa memperkirakan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut.

Baca Selengkapnya