Proyek Kilang Minyak di Batam Mangkrak, Pengusaha Cina Buron

Reporter

Editor

Endri Kurniawati

Rabu, 22 Maret 2017 15:25 WIB

Petugas menggunakan sepeda saat melakukan pengecekan jaringan pipa minyak di kilang unit pengolahan (Refinery Unit) V, Balikpapan, Kalimantan Timur, 14 April 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia mengirim red notice atau perintah penangkapan tiga pengusaha Tiongkok. "Permohonan red notice dikirim pada 21 Februari 2017," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompu kepada wartawan melalui aplikasi perpesanan, Rabu, 22 Maret 2017.

Tiga pengusaha itu adalah Zhang Jun, Feng Zhigang, dan Ye Zhijun. Mereka diduga melakukan penipuan terhadap pengusaha Indonesia.

Baca: Menteri Pendidikan Turunkan Tim Investigasi Kebocoran Kunci USBN

Permohonan red notice ini berasal dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Perusahaan Indonesia, PT Mas Capital Trust, bersama perusahaan Cina, Sinomart, mendirikan perusahaan gabungan yang dinamai PT West Point Terminal. Perusahaan ini dibentuk untuk mengurus kilang minyak di Batam.

Baca juga:
Kasus Pajak, KPK Kaji Fakta Sidang Terkait Syahrini, Fadli, Fahri
Korupsi Alkes Atut, Ketua Pengadaan Mengaku Diancam Kepala Dinas

Namun proyek ini mangkrak. Mas Capital Trust diduga rugi US$ 1.582.861. Perusahaan ini melaporkannya ke Polda Kepulauan Riau.

Perintah penangkapan Zhang Jun dan Feng Zhigang dikeluarkan 28 Februari, sementara untuk Ye Zhijun pada 1 Maret 2017.

REZKI ALVIONITA

Penipuan Polri

Berita terkait

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

27 menit lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

15 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

18 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

19 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

21 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

23 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya