TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan tim survei nasional dan tim survei asuransi sudah bersepakat soal luas terumbu karang di perairan Raja Ampat yang rusak akibat ditabrak kapal MV Codelonian Sky.
“Luas terumbu karang yang rusak 18.882 meter persegi. Kesepakatan tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak di atas kertas bermaterai,” kata Havas dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Selasa, 21 Maret 2017.
Kapal pesiar MV Caledonian Sky kandas dan merusak terumbu karang di perairan dangkal kawasan Pulau Kri, Raja Ampat, Papua Barat, pada 4 Maret lalu.
Selang 12 hari setelah peristiwa itu, Kamis, 16 Maret, Tempo sempat melihat langsung kondisi karang yang rusak. Karang-karang itu patah dan terbelah berkeping-keping. Ada pula karang yang berbentuk batu terbelah karena diduga terkena baling-baling kapal.
Dalam survei awal, Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Perairan Pasifik Universitas Papua Ricardo F. Tapilatu menyatakan luas terumbu karang yang rusak 1.600 meter persegi. Setelah diteliti melalui laboratorium, Ricardo meralat luas terumbu karang yang rusak menjadi 13.533 meter persegi.
Sesuai dengan kesepakatan terakhir, kata Havas, jumlah 18.882 meter persegi yang rusak itu dibagi menjadi dua gradasi kerusakan yang berbeda. “Seluas 13.270 meter persegi mengalami rusak total oleh kapal dan 5.612 meter persegi rusak sedang akibat empasan pasir dan pecahan terumbu karang karena olah gerak kapal,” ujar Havas.
Havas menambahkan, harapan hidup terumbu karang yang rusak sedang hanya 50 persen. Jika mati, terumbu karang menjadi rusak total. Saat ini, tim teknis masih berada di Raja Ampat.
“Apabila coral reef (terumbu karang) yang tingkat kemungkinan hidupnya hanya 50 persen itu mati, maka 5.612 meter persegi terumbu karang itu akan dihitung dalam gradasi rusak total,” kata dia. Hal ini akan mempengaruhi valuasi penghitungan nilai kerugian yang paralel dengan jumlah klaim ganti rugi.
Setelah ada kesepakatan mengenai luas kerusakan, kedua tim survei itu akan melakukan analisis lanjutan secara terpisah. Kedua tim survei sepakat bertemu kembali membahas hasil survei final bersama pada minggu pertama April 2017 di Jakarta.
Nantinya pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan penghitungan nilai kerugian. “Tim valuasi akan segera bergerak untuk menghitung nilai kerugian akibat rusaknya terumbu karang secara ekonomi,” kata Havas.
Tim valuasi tersebut akan dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
