Berkas Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Siap Disidangkan
TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan para kepala lembaga negara dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Maret 2017, antara lain membahas tentang perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengaku menyampaikan masalah korupsi dan hak angket kasus e-KTP kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya sampaikan dalam pembicaraan informal," kata Fahri saat ditanyai di Istana Kepresidenan. Ia tidak membicarakannya dalam rapat formal karena kesempatannya hanya untuk ketua lembaga negara.
Menurut Fahri, Presiden Jokowi belum tahu banyak perkara korupsi itu karena belum menerima laporan. Saking belum tahu banyak, ucap dia, Presiden terkaget-kaget ketika mendengarkan penjelasannya.
Salah satu hal yang membuat Presiden kaget, ujar Fahri, adalah tentang audit Badan Pemeriksa Keuangan. Presiden belum tahu proyek pengadaan e-KTP sudah pernah diaudit BPK sebanyak tiga kali dan hasilnya tidak ada masalah.
Hal lain yang juga disinggung Fahri adalah potensi konflik kepentingan karena Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Fahri, Agus Rahardjo mendukung konsorsium yang kalah dalam tahap pengadaan e-KTP. “Itu jelas sekali.”
Dari keterangan yang disampaikan para mantan pejabat Kementerian Luar Negeri, tutur dia, ada konflik kepentingan dalam perkara ini. Namun ia tidak menjelaskan mengenai konflik kepentingan itu. Hanya, ia meminta Agus segera mengundurkan diri.
Banyak nama besar dari kalangan legislatif dan Kementerian Dalam Negeri disebut sebagai penerima suap untuk memuluskan proyek senilai Rp 5,84 triliun itu. Menurut KPK, perkara korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
23 Tahun Partai Demokrat, Pembuka Jalan SBY Jadi Presiden RI
11 hari lalu
23 Tahun Partai Demokrat, Pembuka Jalan SBY Jadi Presiden RI
Pada 9 September 2001, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY resmi mendirikan Partai Demokrat untuk membuka jalan SBY dalam pencalonan Presiden atau Capres 2004.
Presiden RI Resmikan RSHS Bandung, ADHI: Wujud Komitmen Kualitas Infrastruktur Bangunan
16 hari lalu
Presiden RI Resmikan RSHS Bandung, ADHI: Wujud Komitmen Kualitas Infrastruktur Bangunan
Gedung baru milik Kementerian Kesehatan ini memiliki 8 lantai dengan total 490 tempat tidur dan berbagai fasilitas medis modern dengan teknologi baru untuk pelayanan ibu dan anak.
Maju Pilkada Banten 2024, Airin-Ade Didukung Partai Gelora
24 hari lalu
Maju Pilkada Banten 2024, Airin-Ade Didukung Partai Gelora
Rekomendasi Partai Gelora diberikan lantaran elektabilitas Airin yang unggul di masyarakat Banten menjadi salah satu faktor utama bagi partai untuk memberikan dukungan penuh.
