TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis perempuan lintas komunitas di Aceh menggelar diskusi untuk merefleksi Pilkada Aceh 2017, dalam melihat ruang partisipasi publik perempuan di Aceh. Mereka melihat perempuan masih sukar menjadi pemimpin.

Peneliti dari Aceh Institute, Rizkika Lheana Darwin menyampaikan dari sebanyak 80 lebih pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Aceh lalu, hanya ada lima perempuan, baik sebagai calon bupati/wali kota maupun sebagai wakil. "Dari lima mereka, hanya satu yang terpilih di Kabupaten Simeulue, sebagai wakil bupati," katanya, dalam diskusi yang digelar di Hotel Lading, Banda Aceh, Sabtu 4 Maret 2017.

Baca juga: Pilkada Aceh, Dua Eks GAM Raih Suara Terbanyak ...

Padahal jika melihat jumlah pemilih, perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, juga angka partisipasinya. Terdapat sebanyak 3.431.582 pemilih di Aceh, dengan pemilih perempuan tercatat 1.744.854 orang. Rizkika menilai, disiplin partai masih belum mendukung partisipasi perempuan dalam politik dan Pilkada di Aceh. "Ini perlu dibahas bersama untuk strategi ke depan," katanya

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal yang tidak terpilih lagi juga ikut berbicara dalam forum tersebut. Dia mengatakan, salah satu yang menyebabkan dirinya kalah adalah kampanye hitam, yang intinya menyebutkan dalam Islam, perempuan haram menjadi pemimpin. "Kampanye dilakukan secara masif menjelang pemilihan. Ini menjadi tantangan terbesar bagi perempuan di Aceh ke depan," katanya.

Baca pula: KIP Aceh: Pilkada Aceh Kondusif

Kendati isu tersebut mencuat di Banda Aceh menjelang pemungutan suara, tetapi tak ada tindak lanjut dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Pihak pengawas mengatakan tidak ada laporan yang masuk.

Aktivis perempuan Aceh lainnya, Suraiya Kamaruzzaman menilai isu haramnya perempuan jadi pemimpin dalam Islam yang diembuskan menjelang pemilihan, menjadi hal serius untuk dibicarakan. Dia menilai, saat itu hampir semua unsur perempuan diam, termasuk Badan Perempuan milik pemerintah.

"Sepertinya negara tidak hadir membela perempuan di Aceh. Sepertinya ini sistematis dilakukan untuk menutup ruang partisipasi bagi perempuan sebagai pemimpin," kata Suraiya.

Karenanya, dia meminta forum untuk menyusun strategi ke depan agar dapat terus melakukan kampanye-kampanye politik, pendidikan kepada kaum perempuan. "Termasuk bersatu untuk membela perempuan secara terang-terangan, jika ada isu-isu yang merugikan," kata dia.

ADI WARSIDI

Simak: 2 Hari di Bali, Pangeran Arab Pulang Dijemput Pesawat Khusus