TEMPO Interaktif, Solo:Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta Badan Pemeriksaan Keuangan melakukan audit terbuka atas penggunaan dana darurat militer di Aceh. Audit terbuka dinilai akan lebih bermakna untuk memberi kesan keterbukaan terhadap dunia luar khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. "Audit terbuka harus dilakukan terhadap lima operasi di Aceh dari pemulihan keamanan termasuk soal pembelian senjata," kata Tjahjo Senin (2/8).Menurut Tjahjo, Menteri Politik Hukum dan Keamanan paling bertanggung jawab secara manajemen soal dana darurat militer. Di masa pemerintahan Megawawati, kata dia, laporan penggunaan dana sudah disampaikan kepada DPR yang mengesahkan anggarannya. Namun laporan itu tak pernah dibuka kepada masyarakat. "Seharusnya laporan itu terbuka saja biar tidak menimbulkan opini negatif kepada institusi TNI," kata dia. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ketika darurat militer di Aceh adalah Susilo Bambang Yudoyono yang saat ini menjadi presiden RI. Kala itu pemerintah menggunakan dana darurat militer sebesar Rp 3 triliun. Belakangan diketahui dana darurat militer dipergunakan untuk membeli senjata ilegal. "Audit terbuka diharapkan bisa menguak tabir keterkaitan penemuan senjata belakangan ini dan pembelian senjata ilegal yang diyakini terjadi," kata dia. "Saya yakin Panglima TNI setuju membuka semuanya." imron rosyid