Kalla: Kesenjangan di Indonesia Berbahaya karena...  

Reporter

Minggu, 26 Februari 2017 15:10 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keynote speech dalam World Ocean Summit 2017 di Sofitel, Nusa Dua, 23 Februari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Ambon - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengingatkan kesenjangan di Indonesia sudah cukup membahayakan karena adanya perbedaan agama antara yang kaya dan miskin.

"Kesenjangan di Indonesia cukup berbahaya dibanding di negara lain. Di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama," kata Kalla saat menutup sidang tanwir Muhammadiyah di Ambon, Ahad, 26 Februari 2017.

Baca juga: Buka Tanwir Muhammadiyah, Jokowi: 12 Hektare Akan Dibagi

Jumat lalu, sidang Tanwir Muhammadiyah dibuka Presiden Joko Widodo. Sedangkan penutupan dilakukan Kalla hari ini.

Kalla menjelaskan, di Indonesia sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Konghucu maupun Kristen. Sedangkan orang yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang Kristen. "Ini sangat berbahaya. Karena itu kita harus berusaha bersama untuk mengatasi hal ini," kata Jusuf Kalla.

Menurut Kalla, persoalan kesenjangan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia. Di Amerika pun, JK menambahkan, juga terjadi kesenjangan.

"Pancasila bukan tidak kita laksanakan. Hanya sila kelimanya sangat sulit kita laksanakan," kata Kalla. Sila kelima berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebelumnya, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Natsir atas nama organisasi menganugerahkan penghargaan kepada Kalla sebagai Bapak Perdamaian dan Kebhinnekaan bukan dalam kata-kata dan retorika tapi dalam langkah dan tindakan yang menorehkan jejak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang tanwir Muhammadiyah kali ini juga memutuskan resolusi penguatan kedaulatan dan keadilan sosial. Salah satu isi resolusi tersebut adalah negara tak boleh takluk oleh pemilik modal asing maupun dalam negeri yang memorakporandakan tatanan negara hanya untuk mengeruk kekayaan dan meraih kekuasaan.

ANTARA

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

2 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

4 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

5 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

9 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

9 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

10 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

10 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

11 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya