Dewan Pers Siap Fasilitasi Pergantian Hari Pers Nasional

Reporter

Kamis, 16 Februari 2017 16:38 WIB

Para pembicara di seminar Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017. Mereka adalah wartawan senior Atmakusumah (kedua dari kiri), sejarawan Asvi Warman Adam (kedua dari kanan), peneliti sejarah pers Muhidin M.Dahlan (paling kanan). TEMPO/Aditya

TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan siap memfasilitasi wacana pergantian perayaan Hari Pers Nasional (HPN). Dalam sambutan di acara seminar bertema "Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional" Yosep menyebut penentuan HPN sepenuhnya diserahkan kepada organisasi-organisasi pers nasional.

"Silahkan dibahas dan ajukan ke Dewan Pers. Kami akan kawal dan fasilitasi," kata Yosep di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017.

Menurut Yosep perdebatan soal perayaan HPN tidak lepas dari latar belakang penentuan HPN yang bermasalah. Pemerintah Orde Baru saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden No.5 Tahun 1985 yang menetapkan HPN jatuh pada 9 Februari. Hari itu identik dengan berdirinya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yaitu pada 9 Februari 1946.

Baca: Pembunuhan Kim Jong-nam, WNI Asal Serang Ditangkap

Yosep menilai wajar 9 Februari ditetapkan sebagai HPN dan merujuk ke PWI. Sebab, kata dia, PWI merupakan satu-satunya organisasi pers yang ada di tahun 1980-an. "Jadi kalau mau mengubah HPN harus merevisi Kepres," ucapnya.

Ketua PWI Pusat Margiono menyatakan tak ada masalah bila perayaan HPN diganti menjadi tanggal lain. Menurut dia, HPN harus menjadi hari milik insan pers bukan wartawan. "Kalau ada hari lain yang cocok, bagus juga. Tapi harus ada maknanya," kata dia.

Simak: Mendagri Yakin MA Tak Akan Keluarkan Fatwa Soal Status Ahok

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Pusat Suwardjono menyatakan wacana perubahan HPN hampir setiap tahun bergulir. Diskusi pergantian HPN, ia menilai, tak lepas dari harapan agar perayaan hari pers tak identik dengan satu organisasi saja. "Seminar ini bisa cari masukan agar HPN bisa milik bersama," kata dia dalam sambutannya.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Dewan Pers Prihatin Berita Kekerasan Seksual Minim Perlindungan kepada Korban

47 hari lalu

Dewan Pers Prihatin Berita Kekerasan Seksual Minim Perlindungan kepada Korban

Dewan Pers akan menerbitkan pedoman etik pemberitaan ramah terhadap korban kekerasan seksual sebagai bagian standar dan etika jurnalistik. Pedoman ini berupaya melindungi korban kekerasan seksual.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Desak Polisi Usut Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

4 September 2024

Ramai-ramai Desak Polisi Usut Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Teror ini merupakan teror yang kedua kalinya dialami oleh wartawan Bocor Alus Tempo. Sejumlah pihak mendesak polisi usut peristiwa tersebut.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

3 September 2024

Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menanggapi insiden teror terhadap wartawan Bocor Alus Tempo, Hussein Abri Dongoran.

Baca Selengkapnya

Pekerja CNN Indonesia Cerita Kena PHK Sepihak saat Serikat Dideklarasikan

1 September 2024

Pekerja CNN Indonesia Cerita Kena PHK Sepihak saat Serikat Dideklarasikan

Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) mengklaim pihak manajemen melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang mendirikan serikat pekerja.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Nilai Kekritisan Media pada Isu Kesejahteraan, Kerap Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Jurnalisnya

31 Agustus 2024

Dewan Pers Nilai Kekritisan Media pada Isu Kesejahteraan, Kerap Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Jurnalisnya

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan pentingnya para pekerja media atau jurnalis menyadari hak-hak perlindungan dan kesejahteraan yang dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Baca Selengkapnya

11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

26 Agustus 2024

11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

Dewan Pers mengumumkan kesebelas nama anggota komite publisher rights. Apa tugas Komite Publisher Rights yang dibentuk berdasar mandat presiden.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Publisher Rights, Siapa Saja?

26 Agustus 2024

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Publisher Rights, Siapa Saja?

Dewan Pers telah menetapkan sebelas nama anggota Komite Publisher Rights. Mereka merupakan perwakilan dari Dewan Pers, Pakar, dan Pemerintah.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Jurnalis Tetap Independen saat Pilkada 2024

26 Agustus 2024

Dewan Pers Minta Jurnalis Tetap Independen saat Pilkada 2024

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengingatkan jurnalis untuk mundur dari profesinya jika jadi tim sukses pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Desak Propam Polri Usut Kekerasan Aparat terhadap Jurnalis saat Aksi Tolak RUU Pilkada

24 Agustus 2024

Dewan Pers Desak Propam Polri Usut Kekerasan Aparat terhadap Jurnalis saat Aksi Tolak RUU Pilkada

Dewan Pers meminta segera penyelidikan internal untuk memberikan keadilan bagi para jurnalis yang menjadi korban saat meliput demo pada 22 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Saat Meliput Aksi Tolak RUU Pilkada

24 Agustus 2024

Dewan Pers Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Saat Meliput Aksi Tolak RUU Pilkada

Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Baca Selengkapnya