Pilkada 2017: Aceh, Papua dan Banten Paling Rawan

Reporter

Sabtu, 11 Februari 2017 14:11 WIB

Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) DKI Jakarta mengadakan simulasi pengawasan pemilu partisipatif dengan memanfaatkan teknologi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu, 8 Februari 2017. TEMPO/Lani Diana.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan mengantisipasi kerawanan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 di semua daerah, bukan hanya di DKI Jakarta. Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan timnya telah memerintahkan Panitia Pengawas meningkatkan supervisi di daerah-daerah pemilihan yang tergolong rentan terjadi politik uang dan kekurangan logistik. "Kami juga telah bekerja sama dengan Polri dan TNI agar menambah pengamanan di daerah rawan konflik," kata Nelson kepada Tempo, Jumat 10 Februari 2017.

Nelson mencontohkan pilkada Aceh yang tergolong rawan karena punya sejarah konflik. Bawaslu mencatat tindak kekerasan terjadi di Bumi Serambi Mekah dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Bawaslu juga menganggap Banten, yang tahun ini menggelar pemilihan gubernur, rawan karena memiliki indeks demokrasi yang rendah. "Kita tahu, Banten, unsur politik dinastinya masih sangat kental," ujarnya.


Baca juga: Aksi 112, Ketua PBNU Tahu Siapa Penggerak dan Tujuannya

Pilkada akan digelar serentak pada Rabu mendatang di 101 daerah pemilihan, diikuti oleh sedikitnya 41,2 juta pemilik hak suara. Warga di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Banten, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, akan memilih calon gubernur. Adapun pemilihan wali kota dan bupati digelar di 18 kota dan 76 kabupaten.

Sejak semula, Bawaslu telah menempatkan tiga daerah, yakni Aceh, Banten, dan Papua, sebagai daerah dengan indeks kerawanan tertinggi. Selasa lalu, dalam rapat koordinasi persiapan akhir pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Badan Intelijen Negara menyatakan Papua dan Aceh termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam pilkada karena merupakan wilayah konflik.

Di Papua, pemilihan gubernur hanya digelar di Provinsi Papua Barat. Namun 11 daerah lain di Provinsi Papua juga akan menggelar pilkada untuk memilih wali kota dan bupati.

Adapun Aceh tak hanya memilih calon gubernur, tapi juga 20 bupati dan wali kota. Selain itu, pilkada Aceh dinilai rawan karena melibatkan partai lokal.


Baca juga: Begini Cara Jokowi Populerkan Kuliner Bakso di VLOG Youtube

Partai Aceh, misalnya, dalam pemilihan gubernur berkoalisi dengan Gerindra, PBB, dan PKS menyokong pasangan Muzakir Manaf-T.A Khalid. Adapun Partai Nasional Aceh dan Partai Damai Aceh berkoalisi dengan Partai Demokrat, PKB, dan PDI Perjuangan mencalonkan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Mereka akan melawan empat pasangan calon lainnya, yaitu Tarmizi A. Karim-Machsalmina Ali (Golkar, NasDem, PPP), Zakaria Saman-T. Alaidinsyah, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, dan Zaini Abdullah-Nasaaruddin. Tiga pasangan terakhir merupakan calon perseorangan alias non-partai.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto, menyatakan akan mengerahkan lebih dari 113 ribu personel untuk pengamanan pilkada 2017, yang terdiri atas 71.969 anggota Polri dan 41.585 personel Brigade Mobil. TNI membantu pengamanan dengan menyiapkan 13 ribu personel dan 199 ribu anggota satuan perlindungan masyarakat. Total pengamanan gabungan ini diperkuat oleh 325 ribu personel. “Kami berkomitmen menyukseskan pilkada,” ujarnya.

MITRA TARIGAN | DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

3 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

4 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

8 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

10 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya