Soal KTP Asal Kamboja, Publik Diminta Tak Berspekulasi  

Reporter

Jumat, 10 Februari 2017 02:54 WIB

Barang bukti berupa puluhan lembar E-KTP dan Kartu Keluarga palsu hasil penggerebekan Polsek Kelapa Dua Tangerang. TEMPO/Marifka Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Arteria Dahlan, meminta publik tak berspekulasi terkait dengan adanya dokumen Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asal Kamboja di kantor Bea dan Cukai, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ia meminta otoritas Bea dan Cukai melakukan investigasi terhadap temuan tersebut.

"Ya, kita coba obyektif. Kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Terlalu dini pula kalau kita simpulkan ada atau tidaknya kaitan dengan pilkada, atau mungkin kejahatan korporasi, perbankan, atau tindak pidana ekonomi lainnya," kata Arteria melalui pesan WhatsApp di Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Baca Juga: Ini Penjelasan Bea Cukai soal Paket Berisi KTP dari Kamboja

Arteria, yang juga politikus PDI Perjuangan itu, mengimbau masyarakat tetap tenang. "Jangan terpengaruh isu-isu yang belum tentu kebenarannya," kata dia. Terkait dengan pilkada, kata Arteria, keberadaan e-KTP palsu pun dapat dideteksi cepat dengan adanya penetapan daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum.

Arteria meminta masyarakat menjaga kekondusifan pelaksanaan pilkada 2017. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara dan kehadiran di tempat pemungutan suara bisa meminimalisasi kecurangan dalam pilkada. "Ini meminimalisir terpakainya sisa surat suara," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR, Agung Widyantoro, dan sejumlah anggota Dewan melakukan sidak di kantor Bea Cukai. Ini dilakukan berawal dari adanya informasi yang beredar di masyarakat. "Dari pengembangan informasi di masyarakat dan data di media sosial yang dihimpun kawan-kawan," kata Agung. Dalam sidak ditemukan buku tabungan, kartu ATM, kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan sejumlah e-KTP.

Simak: Kemenkum HAM: Bukti Pengawalan Anggoro Widjojo Tak Melekat

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengkonfirmasi temuan sejumlah dokumen asal Kamboja yang ditemukan Komisi II DPR ke kepolisian. Zudan mengatakan pihaknya bakal mengecek dan memverifikasi temuan tersebut. Zudan mencurigai barang tersebut adalah dokumen yang dipalsukan.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

20 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

6 hari lalu

Polisi Gagalkan Penyelundupan Pekerja Migran di Badau Perbatasan Indonesia-Malaysia

Supriyanto mengatakan puluhan pekerja migran tersebut rata-rata berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya