Napi Koruptor Pelesiran, DPR Minta Kepala Penjara Dicopot

Reporter

Senin, 6 Februari 2017 16:26 WIB

Mantan Walikota Palembang, Romi Herton bersama istrinya Masyito berjalan meninggalkan Rumah Tahanan (Rutan) di Gedung KPK, Jakarta, 10 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Dedi Handoko harus dicopot bila tidak mampu mengatasi narapidana korupsi yang bebas plesiran. Ia menyarankan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi tenggat waktu bagi Kepala Lapas untuk memperbaiki dan menegakkan aturan. "Kalau tidak bisa diperbaiki, lebih baik diganti saja," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Februari 2017.

Laporan investigasi Majalah Tempo mengungkap narapidana yang ditahan di LP Sukamiskin, Bandung, dapat keluar-masuk penjara dengan mudah. Umumnya mereka memanfaatkan izin berobat ke luar penjara untuk pergi ke apartemen atau rumah kontrakan tanpa pengawalan.

Baca: Para Pelancong Penjara Sukamiskin, Rute: Putar-Putar ...

Menurut politikus Partai Golkar ini, bila informasi itu benar, maka itu pelanggaran. Praktek kongkalikong antara narapidana dengan petugas penjara, kata dia, bukan rahasia lagi. "Di semua lapas juga ada seperti itu," ucapnya.

Simak juga: Opini Tempo: Tamasya Napi Penjara Sukamiskin

Komisi Hukum mendorong agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bertindak tegas. Aturan dalam pembinaan warga binaan harus ditegakkan. "Tidak boleh ada privilege kepada siapapun itu."

Dalam laporan investigasi Majalah Tempo, beberapa narapidana koruptor terpergok plesiran. Bekas Wali Kota Palembang Romi Herton terlihat mendatangi rumah isteri mudanya di Jalan Kuningan Raya Nomor 101, Kelurahan Antapani Tengah, Bandung.

Selain itu, tahanan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kementerian Kehutanan, Anggoro Widjojo, empat kali berkunjung ke Apartemen Gateway, Bandung. Apartemen itu letaknya sekitar 3,5 kilometer dari Sukamiskin.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

50 menit lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

23 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya