Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat meninjau lokasi penggerebekan teroris di Kampung Curug, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. TEMPO/Marifka Wahyu
TEMPO.CO, Medan - Gerakan Anti-Penistaan Agama Islam (GAPAI) Sumatera Utara menolak kedatangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian. Itu merupakan sikap GAPAI terkait dengan kunjungan kerja yang dilakukan Kapolri ke Medan pada Ahad, 5 Februari 2017.
Koordinator GAPAI Sumatera Utara Heriansyah menjelaskan, penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh sikap Kapolri yang selama ini dianggapnya tidak netral. "Kita secara tegas menolak kedatangan Kapolri di Medan. Itu karena Kapolri tidak bisa netral akan tugas yang dipegang," ujar Heriansyah saat dihubungi Tempo, Ahad ini.
Menurut Heriansyah, hal tersebut terlihat dari bagaimana penyelesaian kasus Ahok yang dianggap berlarut-larut tanpa titik temu yang jelas. Selain itu, menurut dia, Kapolri dianggap bagian dari tindak kriminalisasi terhadap ulama.
Meskipun tidak akan melakukan aksi-aksi tertentu, GAPAI tetap dengan tegas menyerukan penolakannya terhadap kedatangan Kapolri. Bahkan organisasi itu menganggap Tito tidak lagi pemimpin kepolisian di Indonesia. "Tidak ada aksi-aksi tertentu yang akan kami lakukan, hanya konsolidasi umat. Namun kami menegaskan, kami tidak anggap lagi Tito sebagai Kapolri," tutur Heriansyah.
Kedatangan Tito ke Medan untuk peresmian program electronic policing (e-policing) Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Tito yang tiba di Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) pada Sabtu malam, 4 Februari 2017, disambut Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel dan beberapa tokoh agama, seperti Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua Majelis Ulama Indonesia Medan, dan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).
