Gubernur DKI Jakarta Nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyampaikan klarifikasi terkait kesaksian Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin, pada persidangan 31 Januari 2017 di PN Jakarta Utara, yang digelar di auditorium Kementerian Pertanian. ISTIMEWA
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir Ahok yang terpaksa meminta maaf kepada Rais Aam Pengurus Besar Nadlhatul Ulama KH Ma’ruf Amin. “Seorang pemimpin itu jangan terpaksa terlalu sering minta maaf, karena terlalu sering minta maaf berarti membikin kesalahan,” kata Kalla, Jumat, 3 Februari 2017, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Kalla mengatakan seorang pemimpin yang terlalu sering meminta maaf menjadi indikasi bahwa dia sering melakukan kesalahan berulang. “Kenapa pemimpin membikin kesalahan yang sama?”
Ahok terpaksa meminta maaf kepada Ma’ruf setelah warga NU berang atas sikap Ahok yang dianggap melecehkan Ma’ruf dalam persidangan Selasa lalu, 31 Januari 2017. Ahok mengatakan Ma’ruf berbohong karena menyangkal ada telepon dari SBY. Ahok dan kuasa hukumnya bahkan mengancam akan melaporkan Ma’ruf ke polisi dan akan membeberkan bukti adanya hubungan telepon untuk mempermalukan Ma’ruf.
Kalla mengatakan Ahok telah berulang kali terpaksa meminta maaf. Sebelumnya, Ahok terpaksa meminta maaf atas ucapannya yang dianggap menista agama terkait dengan Surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka. “Dengan kejadian kemarin (dengan Ma’ruf), coba sudah beberapa kali Ahok terpaksa minta maaf? Berarti dia tidak hati-hati sehingga bisa buat kesalahan.”
Wakil Presiden mengatakan, sebagai pemimpin, Ahok tidak pantas berbuat kesalahan yang sama sehingga harus terpaksa meminta maaf. “Jangan seperti itulah, pemimpin kita ini,” ujar dia.
Kalla menasihati jika pejabat publik harus meminta maaf kepada publik, mungkin bisa satu kali dalam beberapa tahun. “Jangan setiap bulan minta maaf kepada publik (untuk) hal yang sama.”
Menurut Kalla, sikap Ahok pasti akan berpengaruh pada elektabilitasnya dalam pemilihan Gubernur DKI. “Apa yang terjadi di pengadilan akan berakibat kepada keterpilihan. Pasti ada akibatnya,” kata Kalla. Sebab, yang terjadi di pengadilan pada kasus Ahok akan menjadi penilaian masyarakat.
