TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengungkapkan selama ini belum berjalannya komunikasi publik yang baik dari pemerintah Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. "Komunikasi negara ke publik buruk. Siapa yang harus bicara? Juru bicara presiden-kah? Atau Menkominfo, Mensesneg, atau menteri-menteri di sektornya? Tak ada. Dibiarkan sampai akhirnya meledak," kata dia.

Agus Pambagio mencontohkan kejadian demonstrasi mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di beberapa daerah lalu berkaitan dengan kenaikan administrasi STNK dan BPKB serta pencabutan subsidi tarif dasar listrik (TDL) 900 VA, menunjukkan tidak berjalannya komunikasi publik dari pemerintah terhadap sosialisasi kebijakan yang diterapkan.

Baca juga:
Jokowi Keluhkan Komunikasi Publik Pemerintah Belum Maksimal

Ia berharap komunikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar sampai kepada rakyat, sehingga pesan maupun program yang diinginkan dan dijalankan pemerintah sampai dengan jelas. "Komunikasi publik dari pemerintah ini perlu dibenahi segera," katanya kepada Tempo.

Mengenai belum optimalnya komunikasi publik pemerintah Indonesia saat ini, dikeluhkan pula Presiden Joko Widodo di sidang kabinet paripurna, kemarin, Selasa, 1 Februari 2017, hendaknya menjadi perhatian jajaran pemerintahannya.

"Saya minta semua meningkatkan komunikasi publik yang baik. Baik ke kampus, pesantren, kampung," ujar Presiden Jokowi. Menurut dia, komunikasi publik pemerintah saat ini belum maksimal dan kurang luas menjangkaunya.

Presiden Jokowi mengatakan ia sudah tiga kali memerintahkan untuk memperbaiki komunikasi publik ini, baik ke kementerian maupun lembaga negara. Namun ia menilai sampai sekarang belum tampak hasilnya.

Menurut Jokowi, jika hal itu tak segera diperbaiki, pemerintah akan rugi. Sebab, pencapaian pemerintah tidak akan pernah diketahui publik. Selain itu, hal-hal yang tengah dilakukan dan akan dilakukan, baik terkait dengan program pemerintah atau isu yang berkembang, pun tidak akan tersampaikan.

"Proaktiflah, sampaikan yang tengah dilakukan dan akan dilakukan. Kerja keras perlu diketahui rakyat, begitu pula hambatannya," ujar Presiden Joko Widodo.

S. DIAN ANDRYANTO | ISTMAN M.P.

Simak:
SBY Ingin Sekali Bertemu Presiden Jokowi, tapi Ada yang...
Soal Isu Penyadapan, Jokowi: Itu Urusan Pengadilan