TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluhkan soal komunikasi publik pemerintah Indonesia dalam momen sidang kabinet paripurna. Menurut dia, komunikasi publik pemerintah saat ini belum maksimal dan kurang luas menjangkaunya.

"Saya minta semua tingkatkan komunikasi publik yang baik, baik ke kampus, pesantren, kampung," ujar Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Selasa, 1 Februari 2017.

Baca: Jokowi Luncurkan Program KITE untuk Usaha Kecil & Menengah

Presiden Jokowi mengatakan ia sudah tiga kali memerintahkan untuk memperbaiki komunikasi publik ini, baik ke kementerian maupun lembaga negara. Namun ia menilai sampai sekarang belum tampak hasilnya.

Menurut Jokowi, jika hal itu tak segera diperbaiki, pemerintah akan rugi. Sebab, pencapaian pemerintah tidak akan pernah diketahui publik. Selain itu, hal-hal yang tengah dilakukan dan akan dilakukan, baik terkait dengan program pemerintah atau isu yang berkembang, pun tidak akan tersampaikan.

"Proaktiflah, sampaikan yang tengah dilakukan dan akan dilakukan. Kerja keras perlu diketahui rakyat, begitu pula hambatannya," ujar Presiden Joko Widodo.

Baca: Heboh Kebijakan Imigrasi Donald Trump, Jokowi: Kenapa Resah?

Presiden menambahkan, penanganan komunikasi publik dari pemerintah ini juga termasuk menanggapi sejumlah kabar yang tidak benar atau hoax. Ia mengatakan setiap kabar bohong perihal pemerintah harus segera diluruskan ke depannya.

"Diluruskan, diberi penjelasan. Informasi yang berseliweran dari berbagai sumber itu bisa dibuat jadi berita sendiri yang enggak betul. Kebohongan itu harus direspons dengan cepat, jangan dibiarkan berkembang tanpa penjelasan," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, pemerintah saat ini sedang giat memperbaiki komunikasi publik. Sejumlah pejabat diminta menyusun pola komunikasi publik pemerintah agar berita bohong bisa direspons dengan cepat tanpa harus menunggu Presiden memberikan komentar langsung.

Hal itu dipicu kabar bohong perihal masuknya jutaan pekerja asing ilegal asal Cina. Kabar itu, menurut sejumlah pihak, dianggap terlalu lamban direspons pemerintah sehingga menimbulkan kebingungan dan kepanikan di masyarakat.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, berdasarkan info yang diterima Tempo, termasuk yang mengeluhkan isu itu tak tertangani dengan cepat. Ketika dimintai konfirmasi beberapa waktu lalu, ia mengaku sebagai teman mengingatkan penanganan isu itu kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhaikiri.

ISTMAN MP

Simak pula:
Mohammad Nuh: Jangan Habiskan Energi untuk Bertikai
Terima Suap Rp 100 Juta, Irman Gusman Dituntut 7 Tahun