Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengklarifikasi ucapannya di akun Twitter soal anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela. Ia menegaskan tidak bermaksud merendahkan para tenaga kerja Indonesia (TKI) pekerja rumah tangga di luar negeri. Kicauan Fahri yang dianggap menyinggung TKI tayang pada Selasa pekan lalu, 24 Januari 2017. Melalui akunnya Fahri menyatakan, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," katanya.
Menurut Fahri, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri bisa dilakukan dengan tujuan perdagangan manusia. Ia menilai ada semacam praktek jual-beli manusia dan perbudakan. Ia pun mengaku telah meminta maaf melalui Twitter-nya dari cuitan yang memicu kemarahan para pekerja migran.
Fahri mengatakan ada potensi perdagangan manusia dalam setiap pengiriman TKI. “Kami harus memandang ini sebagai pintu masuk persoalan tenaga kerja secara menyeluruh,” ujar Fahri di Gedung DPR, Selasa, 31 Januari 2017.
Fahri menegaskan tidak ada persoalan pribadi antara dia dan para TKI. Ia memastikan persoalan TKI adalah tugasnya sebagai Ketua Tim Pengawas TKI. Ia mengaku paham betul persoalan orang miskin sebab ia berasal dari salah satu daerah penyumbang TKI, yaitu Nusa Tenggara Barat.
Fahri mengakui ada beberapa pihak yang menyarankan untuk berhenti mengungkapkan pendapat di Twitter pascakasus cuitannya tersebut. Ia menilai dampak yang terjadi dari cuitan itu adalah risiko yang harus diterima positif. Ia pun menerima risiko tersebut. “Saya putuskan tidak mau berhenti nge-twitt,” kata dia.
Berkat cuitan Fahri tersebut, hari ini Tim Pengawas bertemu dengan lembaga swadaya masyarakat yang fokus menyuarakan isu buruh migran. Dalam pertemuan tertutup itu kedua belah pihak sepakat untuk mengundang tiga pimpinan daerah, yaitu dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat untuk rapat membahas penyelesaian persoalan TKI. Rapat perdana bakal digelar Rabu besok di DPR.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
