TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menilai maraknya fenomena kabar bohong (hoax) terjadi karena masih rendahnya literasi terhadap media. Masyarakat pengguna teknologi digital, menurut dia, kurang memahami landskap (tata ruang) dunia internet.
"Publik ini pemahaman mengenai literasi (media) sangat terbatas," kata Hilmar setelah menghadiri diskusi Ngaji Sejarah dan Media di Gedung PBNU, Jakarta, Senin, 30 Januari 2017. Pengetahuan tentang literasi media diperlukan agar pengguna media bisa membedakan informasi yang benar dan bohong.
Lebih lanjut, di era digital saat ini, masyarakat dituntut tidak hanya sekadar bisa membaca dan menulis. Hilmar menyatakan masyarakat perlu juga memahami lebih dalam. Hal itulah yang kini menjadi persoalan. "Dulu, zaman Belanda rakyat diajar baca-tulis, tapi apa warga belajar memahami atau menggunakan melek hurufnya dengan baik," tanya Hilmar.
Ia menambahkan, agar upaya literasi media berjalan maksimal, perlu ada keterlibatan masyarakat sipil, seperti Nahdlatul Ulama. "Kementerian kami juga ada program gerakan literasi nasional," ucap Hilmar.
Sebelumnya, pemerintah menilai persoalan berita bohong sebagai hal yang meresahkan lantaran banyak tersebar. Salah satunya isu 10 juta tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika langkah nyata yang bisa dilakukan ialah menyaring informasi menjadi lebih cepat dan tegas.
