Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar masuk ke dalam mobil tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2017. KPK menahan Patrialis Akbar dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi mengatakan Mahkamah Konstitusi harus menyiapkan koreksi atas putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Koreksi uji materi ini diperlukan seandainya terbukti ada pelanggaran etik dalam pengambilan putusan ini menyusul ditangkapnya hakm MK Patrialis Akbar oleh KPK dalam kasus dugaan suap.
“MK jangan mempertahankan begitu saja. Kalau memang terbukti, koreksi secara internal,” kata Veri di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.
Indikasi adanya kecurangan dalam pengambilan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Peternakan itu muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim MK Patrialis Akbar. Patrialis diduga menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman, untuk mengabulkan gugatan.
Veri mengatakan semua hakim MK harus diperiksa untuk mengetahui pasti tentang ada-tidaknya intervensi. Jika memang tidak ada, MK bisa segera mengumumkan hasil putusan itu kepada publik. “Kita kan sama-sama tidak tahu apa putusan yang akan dibacakan. Apakah dikabulkan atau tidak, tapi yang pasti semestinya koreksi itu bisa dilakukan MK dengan hakim yang ada sekarang.”
Untuk menjaga kepercayaan publik saat membuat koreksi, Veri mengimbau MK agar mengulang proses pemeriksaan mulai awal, sehingga tidak ada kecurigaan bahwa putusan itu merupakan hasil “pesanan”.
Draf putusan perkara itu kini berada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik antikorupsi menemukannya di tangan Kamaludin, seorang swasta yang diduga menjadi perantara suap.
Patrialis ditangkap aparat Komisi Pemberantasan Korupsi saat menerima suap di kawasan Taman Sari, Jakarta Pusat, Rabu malam, 25 Januari 2017. Ia ditangkap bersama 10 orang yang berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu yang ditangkap bersama Patrialis adalah Anggita Eka Putri, 24 tahun, ibu dari seorang anak.
