Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo memeriksa kesiapan pasukan dan alutsista dalam apel perisiapan pengamanan KTT OKI 2016 di lapangan Monas, 1 Maret 2016.TEMPO/Hans Yo
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan pasukannya bersikap netral saat membantu polisi mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Menurut dia, pengamanan total di masa pilkada adalah instruksi Presiden Joko Widodo.
"Peran TNI membantu mengamankan pelaksanaan pilkada serentak. Kebijakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden RI,” kata Gatot setelah memberikan pengarahan kepada 1.156 peserta Apel Komandan Satuan (AKS) TNI, dikutip dari berita pers Pusat Penerangan Mabes TNI, Kamis, 26 Januari 2017.
Menurut Gatot, TNI tetap berperan dalam pesta demokrasi, yaitu lewat penurunan pasukan bantuan kendali operasi yang tersebar di 101 daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
“Bentuk partisipasi yang dilakukan TNI adalah dengan mengerahkan pasukan guna menjaga dan mendeteksi kemungkinan ancaman terhadap pelaksanaan pilkada,” katanya.
Gatot memastikan TNI akan mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. “Masyarakat tidak perlu khawatir. Jangan berprasangka yang tidak baik, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan tenang, karena pesta demokrasi harus bergembira," katanya.
Jenderal bintang empat itu pun meminta bantuan awak media untuk memonitor pelaksanaan pilkada.
Dia mengaku terbuka terhadap laporan ada tidaknya prajurit TNI yang terindikasi berpihak kepada peserta pilkada.
"Tolong sampaikan namanya siapa, pangkatnya apa, satuannya di mana, dan apa yang dilakukan. Segera saya tindak dan proses hukum,” ujar Gatot.
Masa pilkada serentak 2017 akan berakhir kurang dari sebulan lagi. Masyarakat pun dijadwalkan untuk mencoblos calon kepala daerah pilihannya pada 15 Februari 2017. Di DKI Jakarta sendiri, masa pilkada sudah melewati tahap penentuan jumlah daftar pemilih tetap. Para pasangan calon pemimpin DKI pun akan menjalani debat resmi kedua, Jumat, 27 Januari.
