Soal Dana Bansos, Sylviana: Kayaknya Enggak Pernah Kena Kasus

Reporter

Kamis, 19 Januari 2017 09:31 WIB

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni menghadiri acara Maulid Nabi di Bidara Cina, Jakarta Timur, Jumat, 30 Desember 2016. TEMPO/Arif Budiman (magang)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dikabarkan memanggil Sylviana Murni. Surat pemanggilan tersebut tertuang dalam surat perintah penyelidikan (sprindik) bernomor Sprin.Lidik/04/1/2017.

Surat tersebut meminta Sylviana Murni untuk hadir guna dimintai keterangannya atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015. Saat dikonfirmasi, Sylviana mengaku belum mengecek surat pemanggilan tersebut.

"Nanti saya cek dulu, ya," ujar Sylviana kepada Tempo, Kamis, 19 Januari 2017. Sylviana tidak mau berkomentar lebih jauh terkait dengan pemanggilan dirinya sebelum ia mengecek kebenaran pemanggilan tersebut.

Baca: Sylviana Murni Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana Pramuka

Sylviana Murni pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018. Saat itu, Sylviana juga menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Jabatan tersebut kemudian dilepas oleh Sylviana Murni karena ia ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Ia berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.

Sylviana meyakini dia tak terjerat kasus tersebut. "Kayaknya enggak pernah kena kasus, deh. Iya, itu kan pemanggilan kan, ya. Kalau panggilan belum tentu berkasus, kan?" kata Sylviana.

Berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi bantuan sosial Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Sylviana diminta hadir pada Jumat, 20 Januari 2017, pukul 09.00. Sylviana diminta menemui Komisaris Besar Adi Deriyan Jayamarta di Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri di Lantai 2 gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Atas pemanggilan tersebut, Sylviana menyatakan akan mengikuti prosedur hukum yang ada. "Kan, saya orang yang taat hukum," tutur Sylviana. Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai dampak kasus tersebut pada pencalonan dirinya dalam pilkada DKI Jakarta. "Sementara jawaban saya itu dulu, ya."

LARISSA HUDA

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

9 menit lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

5 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

8 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

9 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

11 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya