DPR Minta Kepala Staf Angkatan Udara Evaluasi Alutsista  

Reporter

Rabu, 18 Januari 2017 18:19 WIB

Presiden Joko Widodo saat melantik Marsekal Madya TNI Hadi Tjahjanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) di Istana Negara, Jakarta, 18 Januari 2017. TEMPO/Bambang Harymurti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Supiadin Aries Saputra, mengatakan evaluasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) menjadi tugas pertama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Hadi Tjahjanto. Supiadin menilai kecelakaan pesawat yang terjadi selama ini harus dievaluasi secara menyeluruh.

"Evaluasi dari proses perencanaan sampai pengadaan agar tidak ada lagi kecelakaan," kata Supiadin di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017. Menurut anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat itu, evaluasi penting karena saat ini Presiden Joko Widodo tengah memperkuat wilayah perbatasan. Keberadaan alutsista, seperti pesawat, amat diperlukan untuk menunjang strategi pertahanan pemerintah.

Baca: Hadi Tjahjanto Resmi KSAU, Pangkatnya Naik Bintang Empat

Supiadin menilai wilayah perbatasan harus menjadi perhatian utama Angkatan Udara saat ini. Sebab, wilayah perbatasan rawan berbagai ancaman.

Selain itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara harus memperhatikan pembenahan sumber daya manusia. Mayor jenderal purnawirawan itu menuturkan, ketika militer tahu ancaman apa saja yang bakal dihadapi, maka akan berdampak pada kemampuan personel.

Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Madya Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Istana Kepresidenan, Rabu, 18 Januari 2017. Sebelumnya, Hadi menjabat sebagai Sekretaris Militer (Sesmil) Istana Kepresidenan.

Sebelum menduduki posisi Sesmil, Hadi pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013-2015. Setelah itu, ia memimpin Pangkalan Udara Abdulrahman Saleh, Malang, pada 2015. Saat itu, Hadi—yang berpangkat marsekal muda—menjabat Sekretaris Militer Presiden pada 2015-2016.

Supiadin mengatakan, dengan posisi Hadi sebagai KASAU saat ini, kariernya bisa berlanjut hingga mencapai Panglima TNI. "Sangat mungkin. Dia sudah bintang empat, kapan saja mau ganti panglima itu urusan Presiden."

ADITYA BUDIMAN


Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

17 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

22 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya