TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Maman Imanulhaq mendesak pemerintah meningkatkan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi. Tujuannya, untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan jemaah haji asal Indonesia pascapenambahan kuota.
Diplomasi itu, kata dia, dengan menuliskan argumen pentingnya kehadiran jemaah haji Indonesia, sebagai negara islam terbesar. "Bukan hanya melindungi Arab Saudi dari terorisme, tetapi juga menambah devisa," kata Maman dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 16 Januari 2017.
Ia mengapresiasi tambahan kuota sebanyak 10 ribu jemaah haji menjadi 221 ribu pada 2017. Koordinasi antara Indonesia dan Arab Saudi mutlak diperlukan mengingat Arab Saudi tidak masuk dalam Disaster Victims Investigation (DVI) Internasional.
Selain itu, Maman menilai Arab Saudi adalah negara yang tidak menerapkan standar pariwisata internasional. "Diplomasi ini agar (Arab Saudi) tidak main-main melayani tamu Allah," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Pemerintah Arab Saudi akhirnya menambah jatah kuota haji Indonesia setelah menormalkan kuota haji. Normalisasi kuota diberikan kepada seluruh negara yang mengirimkan jamaah haji.
Pada 2016, kuota haji untuk Indonesia sebesar 168.800 atau lebih kecil 52.200 dibandingkan kuota terbaru. Angka itu lebih kecil dibandingkan kuota normal karena saat itu pemerintah Arab Saudi sedang memperluas Masjidil Haram.
Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan telah mendapatkan jaminan dari Dewan Malaki agar Indonesia dapat memenuhi kota itu. "Tidak semua negara mendapatkan tambahan kuota," ujar Menteri.
