Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
TEMPO.CO, Semarang - Anggota Komisi Pendidikan DPRD Jawa Tengah Muh. Zen meminta Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy memahami kondisi sarana prasarana satuan pendidikan di Indonesia secara riil terkait ujian nasional berbasis komputer. Zen menganggap terjadi pemaksaan bagi sekolah untuk memiliki 20 kompiuter sehingga bisa ikut UNBK.
“Secara otomatis telah bertindak pemaksaan kehendak, mestinya pemerintah justru harus terlebih dulu memenuhi kebutuhan komputer itu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta,” kata Zen dalam siaran persnya, Senin, 16 Januari 2017.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun tentang 2017 tentang pelaksanaan ujian nasional 2017. Dalam SE tersebut, ujian diprioritaskan dengan sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sekolah yang bisa ikut UNBK disarankan memiliki komputer 20 unit. Bagi sekolah yang belum bisa, siswanya mengikuti ujian di tempat pelaksanaan UNBK yang berada di radius 5 kilometer.
Zen menyatakan banyak sekolah madrasah yang belum siap menjalani ujian nasional berbasis komputer. Sebab, mereka tak memiliki sarana dan prasarana.
Zen khawatir para pengelola madrasah lalu memaksakan kehendak dengan alasan gengsi dan prestise. Akhirnya, mereka menarik biaya kepada orang tua murid untuk biaya pengadaan komputer. “Sebab, kami khawatir banyak madrasah yang tidak mau bergabung dengan sekolah lain,” kata Zen.
Apalagi, Menteri Pendidikan baru saja mengeluarkan pernyataan sekolah diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat.
Zen mengatakan DPRD Jawa Tengah juga mendesak agar Kemendikbud terlebih dulu koordinasi dengan Kementerian Agama. Tujuannya agar ada kesamaan terkait UNBK dengan sekolah madrasah. Apalagi, kata Zen, madrasah justru lebih banyak yang swasta sehingga belum siap sarana dan prasarananya.
Zen menyatakan perintah Menteri supaya sekolah yang tidak memiliki komputer bisa menginduk ke sekolah lain juga berpotensi menimbulkan problem. Zen khawatir perintah ini akan mengganggu pelaksanaan UN itu sendiri, baik secara psikologis, sosiologis, geografis, ekonomis hingga target akademik. Sebab, jika seorang siswa harus ke sekolah lain maka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Akhirnya siswa bisa timbul ketakutan dan minder. “Mestinya jikalau pemerintah dan masyarakat belum siap dengan UNBK tidak perlu ada batasan batasan tersebut, tetapi di sesuikan saja dengan kemampuan sekolah,” kata Zen.
