Kapolri Tito Karnavian: Satpam Bukan Preman

Reporter

Editor

Suseno TNR

Sabtu, 14 Januari 2017 11:19 WIB

Satuan Pengamanan alias Satpam. ANTARA/Feny Selly

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan organisasi satuan pengamanan (satpam) berbeda dengan organisasi preman. "Satpam memiliki kode etik dan disiplin. Itu yang membedakan satpam dengan preman," ucap Tito di plaza selatan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2017.

Tito juga menegaskan, profesi petugas keamanan harus melalui pendidikan. Ia menyarankan anggota satpam mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan. "Kalau hanya datang tanpa pendidikan, belum menjadi profesi," ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan, satpam harus mengabdi kepada masyarakat. "Tidak ada profesi yang tidak mengabdi kepada masyarakat," tuturnya. Tak hanya kepada lingkungan kerjanya, satpam, kata dia, harus loyal terhadap masyarakat.

Satpam, ucap Tito, berada di garda terdepan keamanan lingkungan dan menjadi mitra penting bagi pemerintah dan kepolisian. Bahkan Tito menyebutkan satpam adalah anak kandung kepolisian. "Keberadaan rekan-rekan bukan seperti organisasi preman, diakui UU Kepolisian," ujarnya.

Kepolisian dan TNI, tutur Tito, siap mendukung dan membina satpam untuk menjadi profesional. "Satpam memiliki intelektual yang tinggi, maka harus dihormati," katanya.

Hari ini, Tito memimpin upacara peringatan hari ulang tahun satpam ke-36. Dalam upacara yang berlangsung di tengah guyuran hujan dan dihadiri ribuan anggota satpam itu, Tito meminta acara ini dijadikan introspeksi untuk meningkatkan kinerja. Acara itu dihadiri pula oleh Awaloedin Djamin, bapak satpam Indonesia.

ARKHELAUS W.




Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

2 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

2 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

2 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

2 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

2 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

15 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

17 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

29 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

29 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

30 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya