TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim kuasa hukum calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Trimoelja D. Soerjadi, mengatakan kasus dugaan penistaan agama terhadap Ahok, mengandung banyak muatan politik. "Menurut saya sangat kental muatan politik, kasus seperti ini kan agar Ahok enggak bisa kampanye," katanya, Senin, 9 Januari 2017.

Sidang keempat dugaan penistaan agama, akan diselenggarakan pada Selasa, 10 Januari 2017, pukul 09.00, di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut akan menghadirkan lima saksi dari pelapor. "Perkembangan di sidang kadang ada hal yang mengejutkan, kami akan berusaha menghancurkan kredibilitas para saksi," ujar Trimoelja.

Trimoelja meragukan kredibilitas para saksi, yang menurut dia tidak mendengar, melihat, dan berada di lokasi saat Ahok menyampaikan pidatonya di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, pada 26 September 2016. "Sebetulnya namanya saksi, orang yang melihat dan mendengar dan mengalami kejadian itu. Tidak ada penduduk Pulau Seribu sebagai pelapor," katanya menjelaskan.

Baca juga:
8 Jurus KPK Berantas Korupsi Tahun Ini

Menurut Trimoelja, dia bersama timnya akan menggali latar belakang para saksi pelapor tersebut. "Sebetulnya yang kita ingin gali, afiliasi mereka. Karena jelas seperti Novel, dia Sekretaris FPI, Muksin, imam besar FPI, dan Gus Joy ada di Partai Demokrat. Beberapa keterangan dari saksi ini sangat diragukan," tuturnya.

Trimoelja menuturkan, hakim memberikan kuasa kepada dia dan timnya untuk mempertanyakan dan menggali dari para saksi. "Jadi kita memang tugasnya sejauh mana diatur KUHP, kita boleh bertanya dan menggali, ada di Pasal 185, agar bisa dipercayai keterangannya, juga saksi-saksi lain, bagaimana bisa dipercaya keterangan seperti itu, ketika bukti (yang berupa SMS, chatting) hilang," katanya.

Trimoelja juga mempertanyakan para pelapor tersebut bukan warga Pulau Seribu yang hadir dalam pidato Ahok saat itu. "Itu haknya pelapor tapi mereka bukan saksi yang melihat dan mengalami sendiri, yang menarik, kenapa tidak ada satu pun orang Pulau Seribu yang melapor," ujarnya.

CHITRA PARAMAESTI

Simak:
KPK Serahkan Setengah Triliun Rupiah Hasil Korupsi untuk Kas Negara