TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memasang ancang-ancang dalam memberantas rasuah pada 2017. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan setidaknya ada delapan strategi yang kini dipersiapkan KPK untuk menekan korupsi yang makin marak.
"Strategi pertama adalah melanjutkan penanganan perkara yang terjadi sepanjang 2016 dan mempercepat penanganan utang kasus-kasus lama," kata Agus di kantornya dalam acara konferensi pers Capaian Akhir Tahun 2016 KPK, Senin, 9 Januari 2017.
Kedua, Agus mengatakan lembaganya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 109/PUU-XIII/2015. Putusan itu menyebutkan KPK boleh merekrut penyidik sendiri.
Selanjutnya, lembaga antirasuah akan mulai menerapkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pemidanaan korporasi. Pada 2017, Agus memastikan KPK akan mulai menyentuh korporasi sebagai tersangka.
Baca juga:
Ini Enam Segmen Debat Kandidat Pilkada DKI
Strategi keempat, kata Agus, KPK akan mengintensifkan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyisir korupsi di sektor pertahanan. "Panglima TNI pada tahun ini juga fokus melakukan penindakan di ranah pidana korupsi lingkungan TNI, dan KPK akan kerja sama dengan beliau," ujar Agus.
Agus mengatakan adanya gap kesejahteraan antara pegawai KPK dan penegak hukum lain kerap menciptakan kecemburuan. Untuk itu, Agus berencana melakukan kajian untuk memperbaiki kesejahteraan penegak hukum lain sehingga kinerja mereka meningkat. "Selama ini selalu dibandingkan, KPK dan kepolisian," ujarnya.
Peningkatan kerja sama dengan Ombudsman, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dan lembaga pelayanan publik lain juga akan terus ditingkatkan tahun ini. Agus mengatakan peningkatan kerja sama itu tak lepas dari diluncurkannya platform Jaga oleh lembaga antirasuah. Ia berharap tahun ini instansi yang berpartisipasi dalam platform itu semakin meningkat.
Strategi ketujuh, Agus berencana menguatkan korsup pencegahan di bidang pengadaan barang dan jasa, e-budgeting, e-planning, dan e-perizinan. Melihat banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK pada 2016, Agus berharap e-government dapat berjalan dengan efektif tahun ini.
Terakhir, Agus berharap pemerintah mengesahkan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai, aset recovery, dan single identification number. "Birokrasi kompeten itu sangat penting sekali jadi ini bukan pekerjaan mudah karena kalau tidak salah mulainya sudah sepuluh tahun lalu tapi harus bisa segera tuntas," katanya.
MAYA AYU PUSPITASARI
Simak:
Ichsanuddin Noorsy Diperiksa Terkait Kasus Makar
Latih Bela Negara FPI, Dandim Lebak Dicopot
