Kapolri Tito Musnahkan 1.400 Senjata Api Rakitan  

Reporter

Senin, 9 Januari 2017 15:03 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) memberikan pengarahan kepada unit "Brimob" sambil memeriksa pasukan saat apel pengamanan menjelang Natal dan perayaan Tahun Baru di Monumen Nasional di Jakarta, 22 Desember 2016. AP/Dita Alangkara

TEMPO.CO, Palembang - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tito Karnavian membuka rapat koordinasi (rakor) lintas batas wilayah regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang meliputi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung. Di sela acara tersebut, Tito memimpin pemusnahan simbolis 1.400 senjata api rakitan dan ilegal lainnya. Senjata tersebut didapat dari penyerahan langsung oleh masyarakat dan hasil operasi.

"Itu hasil penyerahan masyarakat dan tangkapan yang sekitar 1.400 pucuk," kata Tito, Senin, 9 Januari 2017. Meskipun berhasil menghimpun hingga ribuan senjata ilegal, ia meminta anak buahnya untuk mencari akar permasalahannya sehingga pengguna dan perajin senjata api ilegal, utamanya rakitan itu, menghentikan aktivitas melawan hukum tersebut. Selama ini diketahui, pembuatan senjata api rakitan terdapat di Kabupaten Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), Musirawas, dan Empat Lawang.

Menyangkut keamanan lintas batas, Tito mengingatkan adanya ancaman kejahatan-kejahatan konvensional ataupun konflik-konflik, seperti masalah tanah, perampokan, begal, pencurian kendaraan bermotor, narkotika, jaringan terorisme, penyelundupan, dan kejahatan lingkungan hidup. "Karena Sumsel akan menjadi tuan rumah Asian Games, semua polda harus bersinergi," katanya.

Sedangkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polri/TNI yang telah menjaga situasi dan kondisi di Provinsi Sumatera Selatan kondusif. Hingga saat ini, kata Alex, Sumatera Selatan termasuk daerah yang paling aman sehingga tidak salah bila semakin banyak investor datang ke daerah itu. "Di sini terbukti belum pernah ada terjadi kerusuhan antar-etnik dan antar-umat beragama," katanya.

PARLIZA HENDRAWAN

Baca juga:

PPATK Bangun Aplikasi untuk Pantau Pejabat Korupsi
Ini 11 Anggota Panitia Satelit Bakamla yang Disidik KPK


Berita terkait

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

14 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

15 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

18 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

21 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

22 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

23 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya