TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil sebelas orang panitia pengadaan yang merupakan pegawai Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit Bakamla.
"Sebelas saksi diperiksa untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Januari 2017.
Sebelas saksi yang dipanggil itu adalah koordinator sekaligus anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla tahun anggaran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan Keselamatan Laut, Evrida; Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla Leni Marlena; anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan, W.S. Purwoko, Dikki Triwasananda, Y.M.V. Niko D.S., dan Insan Aulia.
Selanjutnya anggota sekaligus Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla tahun anggaran 2016 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Keamanan Laut, Juli Amar; anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Tuti Ida Halida; Koordinator Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Rizkal; dan Kepala Pusat Pengelola Informasi Marabahaya Laut Arief Meidiyanto. Kemudian anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla tahun anggaran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan Keselamatan Laut, Numala Imaniyah.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2016, terhadap Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla merangkap kuasa pengguna anggaran, Eko Susilo Hadi, serta tiga pegawai PT Melati Technofo Indonesia, Hardy Stefanus, Muhammad Adami Okta, dan Danang Sri Radityo, di dua tempat berbeda di Jakarta.
Empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Eko Susilo Hadi sebagai tersangka penerima suap dan Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT Melati Technofo Indonesia, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta, sebagai tersangka pemberi suap.
Eko Susilo Hadi disangkakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta sebagai tersangka pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Selanjutnya Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka penerima suap. Bambang diketahui sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bernilai Rp 220 miliar tersebut.
ANTARA
Simak Juga:
Begini Pembuat Hoax Bekerja (4), Kisah Sari Roti 'Gratis'
Begini Pembuat Hoax Bekerja (3), Para Korban Akhirnya Bicara
