Mendikbud Perkirakan Penyaluran KIP di 2017 Hanya 300 Ribuan  

Jumat, 6 Januari 2017 13:52 WIB

ilustrasi Kartu Indonesia Pintar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memperkirakan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 2017 tidak banyak.

"Tahun ini yang tamat sekolah sekitar 300.000-an. Jadi yang disalurkan tidak banyak, hanya sekitar segitu. Kartu itu untuk peserta didik baru," ujar Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.

Dia menjelaskan meski penerima KIP pada 2017 berjumlah 16,4 juta, kartu yang disalurkan hanya sekitar 300.000-an. Kartu tersebut diperuntukkan bagi peserta didik baru, tambahan peserta normal, serta penerima kartu perlindungan sosial.

"Jadi banyak anak dari keluarga yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang tidak mendapatkan KIP. Solusinya kita beri kartu perlindungan sosial sebagai jaminan mendapatkan KIP. Nanti anak-anak seperti itu yang akan mendapatkan kartu baru," jelas dia.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menjelaskan bahwa nanti penyaluran kartu tersebut melalui sekolah. Tidak lagi melalui kantor kelurahan, karena rentang kendali yang panjang.

"Untuk sementara, semuanya masih menggunakan kartu yang lama. Belum ada perintah untuk penggantian kartu," papar dia.

KIP bertujuan untuk menjamin anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP), jika terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Kejar Paket A/B/C), atau lembaga pelatihan, maupun kursus.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menargetkan untuk menyalurkan sekitar 16,4 juta KIP pada 2017. Target itu turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang menyalurkan sekitar 17,9 juta kartu.

Penyesuaian penerima PIP berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan 2016. Dalam penerima sasaran PIP 2016 sebanyak 17,9 juta anak tersebut, terdapat jumlah yang memang dialokasikan untuk berjaga-jaga jika ada anak usia sekolah yang masuk dalam pendidikan non formal. Tapi kenyataannya, daya serapnya rendah.

"Dari 4,9 juta untuk penerima KIP non sekolah, namun yang diserap hanya sekitar 45 ribu anak," cetus dia.

ANTARA

Baca juga:
Selesai Merampok di Pulomas, Ius Pane Bilang Begini
Di Penjara, Penulis Jokowi Undercover Khawatir
Gaji Asisten Bupati Rp 15 Juta Sebulan, Ganjar: Kecil Sekali

Berita terkait

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

3 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

6 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

8 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

Muhadjir mengatakan, putusan terbaik perlu dibuat karena MK merupakan lembaga hukum tertinggi. Keputusan MK juga tidak bisa diganggu gugat.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

16 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

17 hari lalu

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

Batas waktu diskon tarif Tol Trans Jawa untuka rus mudik dan arus balik, sampai kapan dan di ruas jalan tol mana saja?

Baca Selengkapnya

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

23 hari lalu

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

24 hari lalu

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

24 hari lalu

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

25 hari lalu

Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

Empat menteri tampil di sidang sengketa pilpres menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum Anies dan Ganjar menguntungkan Prabowo

Baca Selengkapnya

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

25 hari lalu

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?

Baca Selengkapnya