Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaji Asisten Bupati Rp 15 Juta Sebulan, Ganjar: Kecil Sekali  

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 7 Desember 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 7 Desember 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Brebes - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat terkejut mendengar gaji seorang asisten bupati yang sebulan mencapai Rp 15 juta. Menurut Ganjar, jumlah itu sedikit. Sehingga tidak menutup kemungkinan memberi peluang untuk melakukan korupsi.

"Itu kan kecil sekali, peluang korupsi itu masih tinggi sekali. Karena duit yang dikelola itu banyak sekali triliunan," ujar Ganjar saat mengunjungi Brebes, Kamis, 5 Januari 2017.

Baca juga:
Kasus Suap, KPK Dalami Keterlibatan Anak Bupati Klaten  
Dari Penggeledahan Rumah Bupati Klaten, KPK Sita Rp 3,2 M  

Ganjar berkomentar hal tersebut terkait dua kejadian operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kebumen dan Klaten. Pada 30 Desember lalu, Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan. Sehari setelah penangkapan, KPK mengumumkan penetapan Sri Hartini sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga menjual promosi jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Di hadapan ratusan pejabat Pemerintah Kabupaten Brebes, Ganjar memberi wejangan soal bahaya korupsi. "Saya ingin mendengar apa respons mereka terhadap kasus korupsi yang terjadi di Klaten. Saya ingin melihat apakah diam saja, melawan, atau ikut merombak," kata Ganjar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ganjar meyakini cara itu bisa mencegah praktek korupsi. Di sisi lain, Ganjar juga tengah mengawasi dengan ketat terhadap daerah-daerah untuk mencegah kasus makelar jabatan seperti di Klaten terulang kembali. "Caranya ya dengan terus dipelototi," kata Ganjar.

Ganjar berencana mengumpulkan kepala daerah dari 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah di Magelang dalam waktu dekat ini. Dalam pertemuan itu akan dibahas bagaimana mencegah agar kasus serupa terulang kembali.

MUHAMMAD IRSYAM FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen PDIP Sebut Megawati dan Ganjar Masih Rutin Bertemu

8 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekjen PDIP Sebut Megawati dan Ganjar Masih Rutin Bertemu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal kapan silaturahmi Ganjar Pranowo dengan Megawati Soekarnoputri saat Idul Fitri 1445 H.


Ganjar Pranowo Sambut Keinginan Gibran untuk Bertemu Pasca Pemilu 2024: Bagus

8 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan Shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Dolo, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Rabu 10, April 2024).  Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Sambut Keinginan Gibran untuk Bertemu Pasca Pemilu 2024: Bagus

Ganjar Pranowo memberikan respons saat dimintai tanggapan terhadap keinginan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa bertemu dengan dirinya di momentum Ramadan kemarin atau Lebaran 2024 ini.


Ganjar Pranowo Gelar Open House Hari Kedua Lebaran di Rumah Masa Kecilnya

8 hari lalu

Acara open house Ganjar Pranowo, di kediaman barunya, turut Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY) berlangsung meriah, Rabu, 10 April 2024. Turut hadir Mahfud MD. Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Gelar Open House Hari Kedua Lebaran di Rumah Masa Kecilnya

Open house diadakan Ganjar Pranowo di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Griya Soeparni, Kecamatan Tawangmangu yang merupaka


Ganjar Pranowo Kenakan Kemeja Motif Garis Hitam Putih Lagi, Saat Salat Idul Fitri dan Open House

8 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melaksanakan Shalat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Dolo, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Rabu 10, April 2024).  Foto: Humas Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Kenakan Kemeja Motif Garis Hitam Putih Lagi, Saat Salat Idul Fitri dan Open House

Ganjar Pranowo kenakan kemeja motif garis-garis hitam putih vertikal saat Salat Id dan open house, Rabu, 10 April 2024. Seperti saat awal nyapres.


Ketua TPN Ganjar-Mahfud Minta Bertemu Prabowo

8 hari lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua TPN Ganjar-Mahfud Minta Bertemu Prabowo

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Arsjad Rasjid menyampaikan ingin bertemu calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

12 hari lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Diduga Politisir Bansos, Ini Jawaban 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi

Presiden Jokowi diduga melakukan politisasi Bansos saat kunjungan di sejumlah daerah. Ini jawaban 4 menteri di persidangan sengketa Pilpres di Mahkama


Timnas Anies-Muhaimin Minta MK Panggil Jokowi terkait Politisasi Bansos di Pilpres

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.
Timnas Anies-Muhaimin Minta MK Panggil Jokowi terkait Politisasi Bansos di Pilpres

Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi memanggil Presiden Jokowi terkait dugaan politisasi Bansos di Pilpres.


Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

13 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

Ini perbedaan Bansos dan Perlinsos yang disinggung oleh 4 menteri Jokowi di sidang Mahkamah Konstitusi.


Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa penyaluran Bansos menjelang Pilpres sebabkan kenaikan harga beras.


Sri Mulyani Bantah Pemblokiran Anggaran Kementerian untuk Biayai Bansos

14 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Bantah Pemblokiran Anggaran Kementerian untuk Biayai Bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah bahwa pemblokiran anggaran kementerian untuk pembiayaan bantuan sosial atau Bansos menjelang Pilpres.