Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah saat melantik wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan pemerintah daerah dengan sistem politik dinasti banyak merugikan masyarakat. Sebab, pembangunan di daerah yang menggunakan sistem politik dinasti cenderung berjalan lambat.
Ray mencontohkan pemerintahan daerah Banten. Menurut dia, dibandingkan dengan daerah lain, pembangunan di Banten bisa dikatakan tertinggal. "Padahal dengan Jakarta hanya sepelemparan batu. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-nya pun enggak kecil," katanya di Restoran Fame Est, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2017.
Daerah yang APBD-nya tidak sampai Rp 1 triliun, kata Ray, mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai serta pendidikan gratis. Namun, di daerah yang masih ada politik dinasti, pelayanan-pelayanan seperti itu malah belum tersedia.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan pemerintah yang menganut politik dinasti sulit memenuhi pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan “bagi-bagi” duit anggaran jauh lebih besar.
"Dibandingkan dengan Surabaya, alokasi anggaran untuk birokrasi di daerah dinasti bisa 50 persen. Di Surabaya 40 persen. Di DKI malah kecil, 29 persen," kata Apung.
Selain anggaran untuk birokrasi, belanja barang di daerah dengan politik dinasti juga cenderung tinggi. Penyebabnya, kata Apung, pemerintah tak lepas dari penentuan pemenang tender yang ditentukan. "Soalnya dibagi-bagi. Seleksinya juga enggak terbuka untuk pengadaan barang," ujarnya.
Apung menekankan literasi politik masyarakat harus kuat. Tujuannya agar masyarakat tidak mudah diarahkan dan tidak memilih pemimpin yang mempunyai hubungan oligarki kuat. Sebab, korupsi dan dinasti politik adalah hal yang tidak terpisahkan.
