Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemisahan institusi Kepolisian RI dan TNI membuat Polri menjadi lebih profesional. Wiranto mengatakan ini saat membuka acara rapat koordinasi dan pengawasan Komisi Kepolisian Nasional dengan Polri, Rabu, 14 Desember 2016.
"Saya bersyukur sejak pemisahan berlangsung setahap demi setahap, Polri mampu masuk satu koridor profesionalitas sejati," ujar Wiranto dalam sambutannya di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Wiranto, saat institusi Polri dan TNI masih berada dalam satu tubuh, terdapat banyak hal yang menghambat Polri bekerja profesional. Hambatan itu disebabkan oleh perbedaan tugas mendasar antara Polri dan TNI.
"Ada satu tugas yang berbeda disatukan dalam satu atap," kata Wiranto. "TNI menghancurkan musuh, sementara Polri mengayomi dan melindungi masyarakat."
Wiranto menambahkan, atas sikap profesionalitas Polri ini, Polri mendapat pujian dari komunitas global. Dia menceritakan ketika berkunjung ke Sudan beberapa waktu lalu. Pemerintah Sudan mengatakan merasa salut dengan polisi Indonesia. Wiranto mengatakan pujian dari komunitas global adalah satu indikator bagi profesionalitas Polri.
Pemisahan Polri dari TNI menjadi bagian dari reformasi kepolisian, yang berlangsung setelah rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto berakhir. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto mengeluarkan kebijakan bahwa Polri tidak lagi satu atap dengan TNI—dulu ABRI—dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang kemandirian Polri.
Dalam sidang tahunan pada Agustus 2000, MPR menetapkan dua ketetapan, yaitu TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.
