Warga Desa Lakardowo, Mojokerto, Jawa Timur mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut pembongkaran timbunan Limbah PT Putra Restu Ibu Abadi, 25 Oktober 2016. TEMPO/Arkhe
TEMPO.CO, Mojokerto – Sebanyak 20 orang warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Selasa, 13 Desember 2016. Mereka bermaksud menemui Komisi Bidang Pembangunan DPRD setempat. Namun sayang, tidak ada perwakilan komisi yang menemui.
Warga akhirnya menyerahkan surat berisi kekecewaan atas komitmen anggota DPRD atas pencemaran air tanah di sumur warga yang diduga dari penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Lakardowo.
“Kami juga memberikan obat pusing dan obat masuk angin untuk anggota Dewan yang terhormat,” kata perwakilan warga yang juga Ketua Pendowo Bangkit, Nurasim, dalam rilis yang diterima Tempo. Pendowo Bangkit adalah komunitas warga Lakardowo yang menolak keberadaan PT PRIA karena diduga mencemari lingkungan.
Nurasim mengatakan pada September 2016 lalu, sejumlah anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur meninjau kampung di sekitar pabrik PT PRIA untuk membuktikan dugaan pencemaran. “Bahkan ada yang sempat membasuh muka dan berkumur dengan air sumur warga,” katanya. Anggota DPRD Jawa Timur tersebut mengklaim air yang digunakannya tak bermasalah.
Nurasim justru berpendapat air sumur warga mengandung unsur logam yang melebihi baku mutu akibat tercemar limbah B3 dan bisa membahayakan kesehatan manusia. “Kami khawatir ada dampak kesehatan terhadap anggota Dewan karena kandungan sulfat, mangan, dan seng yang tinggi dapat menyebabkan gangguan syaraf,” tutur dia.
Manajer Program dan Penelitian Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton) Daru Setyorini menambahkan kedatangan warga itu menagih komitmen DPRD Jawa Timur pada masyarakat terdampak limbah B3 di Mojokerto.
Daru mengatakan obat pusing dan obat masuk angin yang dikirim warga ke DPRD itu sebagai wujud sindiran. “Komitmen DPRD membingungkan, mungkin butuh obat biar segar dan waras,” Daru berujar.
