Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, suatu perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.
"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.
Makar, menurut Chudry, adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.
Chudry mencontohkan makar seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.
Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai dengan mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum. Kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu, dianggap makar," ujar Chudry.
Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Beberapa di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Sukarnoputri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Markas Komando Brimob Kelapa Dua.
Chudry mengatakan polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta Presiden turun, apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.
Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.
