TEMPO.CO, Jakarta - Buya Ahmad Syafii Maarif, pendiri Maarif Institute, menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara 400 tahun.
"Jika dalam proses pengadilan nanti terbukti terdapat unsur pidana dalam tindakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 September 2016 itu, saya usulkan agar dia dihukum selama 400 tahun atas tuduhan menghina Al-Quran, kitab suci umat Islam, sehingga pihak-pihak yang menuduh terpuaskan tanpa batas," tulis Maarif dalam artikelnya di Koran Tempo edisi Jumat, 2 Desember 2016 (Baca: Buya Syafii Maarif: 400 Tahun untuk Ahok).
Menurut Maarif, biarlah generasi yang akan datang yang menilai berapa bobot kebenaran tuduhan itu. "Sebuah generasi yang diharapkan lebih stabil dan lebih arif dalam membaca politik Indonesia yang sarat dengan dendam kesumat ini," tulisnya.
Baca:
Ahok Akan Disidang, Ini 3 Alasan Dia Akan Lolos
Ini Dia 4 Indikasi Makar Demo Akbar
Maarif mengkritik sistem pengadilan Indonesia sekarang ini yang patuh pada tekanan massif pihak tertentu. Dia berharap Ahok siap mental menghadapi pengadilan semacam itu.
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu juga menyinggung kicauan di media sosial dalam minggu-minggu terakhir yang panas ini mengenai konglomerat "Sembilan Naga" yang akan lebih leluasa menguasai ekonomi Indonesia melalui Ahok.
Baca Juga:
Kasus Al Maidah 51: 6 Alasan Ahok Tak Akan Dipenjara
Demokrasi Kerumunan oleh Poltak Partogi Nainggolan
Dalam kesempatan sebelumnya, Maarif menyampaikan pendapatnya bahwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung soal surat Al-Maidah ayat 51 itu bukanlah melecehkan Al-Quran. "Ahok tidak mengatakan Al-Maidah itu bohong," ujarnya.
Ahok, menurut Maarif, mengkritik orang yang menggunakan Al-Quran untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih petahana gubernur itu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia, Syafii menilai lembaga itu harus menjaga martabat melalui fatwa berdasarkan analisa yang jernih, cerdas, dan bertanggung jawab.
KURNIAWAN
Baca:
Pilkada: Membangun Demokrasi, Jadinya Oligarki oleh Sulardi
Islam di Lanskap Politik Jakarta oleh Faisal Kamandobat
Ketika Subsidi Listrik Dicabut oleh Tulus Abadi
