Presiden Joko Widodo Ditantang Amerika Buka Data Korupsi

Reporter

Editor

Erwin prima

Kamis, 1 Desember 2016 12:27 WIB

Presiden Jokowi memberikan sambutan saat Munas Realestat Indonesia (REI) ke-XV di Jakarta, 29 November 2016. TEMPO/Bambang Harymurti

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditanyai oleh 11 anggota Dewan Amerika Serikat terkait korupsi di Indonesia beberapa waktu lalu.


Jokowi mengatakan pertanyaan itu bagi dia seperti tantangan soal pemberantasan korupsi. "Jujur saja, pertanyaan saat itu agak menekan saya," ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.

Jokowi mengaku pada akhirnya ia menjawab pertanyaan itu meski merasa tertekan. Untuk menunjukkan Indonesia serius memberantas korupsi, tambahnya, dia menjawab pertanyaan kesebelas anggota Kongres itu dengan memaparkan data terpidana korupsi di Indonesia.

Total, kata Jokowi, ada 362 terpidana kasus Korupsi yang sudah dipenjara di Indonesia. Angka itu terdiri atas 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati atau wali kota, 130 pejabat eselon I sampai III, dan 4 jaksa hakim. Adapun indeks korupsi Indonesia ada di peringkat 88.

Jokowi tidak menyebut pencapaian Indonesia dalam pemberantasan korupsi itu sebagai sesuatu yang membanggakan kepada mereka. Menurut dia, semakin banyak jumlah terpidana korupsi yang sudah dipenjara malah menandakan bahwa masih banyak orang yang belum kapok melakukan korupsi.

"Jangan tepuk tangan mendengar angka ini. Menurut saya, kalau angka tadi semakin kecil, itu baru tanda kita semakin berhasil memberantas dan mencegah korupsi," ujar Jokowi.

Jokowi berjanji akan terus mendorong pemberantasan dan pencegahan korupsi. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan dan tak akan pernah selesai. Hal itu mulai dari reformasi internal penegak hukum, perbaikan inefisiensi birokrasi, hingga mengejar ketertinggalan infrastruktur.

"Pengawasan yang berimbang, eksternal dan internal, juga perlu. Ada infrastruktur IT tak cukup. Saat ada penangkapan di Kemenhub, itu sudah pakai sistem IT, tapi dimatiin karena nggak diawasi," ujar Jokowi.

Baca:
Apa yang Membuat Ahok Begitu Yakin Tak Menistakan Agama?
Tak Berangkat, Kiper Senior Chapecoense Selamat dari Tragedi
Jaksa Tak Jerat Ahok dengan UU ITE, Ini Alasannya

ISTMAN MP

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

7 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

12 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

12 jam lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

13 jam lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

13 jam lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

14 jam lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

15 jam lalu

Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia bisa lolos Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

16 jam lalu

Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

Bobby Nasution kembali menuai kontroversi setelah melantik pamannya menjadi Sekda Kota Medan. Ini deretan kontroversinya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

16 jam lalu

Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk kunjungan kerja.

Baca Selengkapnya