Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, 29 November 2016. Pertemuan tersebut terkait demo 4 November lalu dan rencana aksi 2 Desember mendatang. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta – Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak hanya membahas soal situasi politik Indonesia yang menghangat. Menurut Muhaimin, keduanya juga membahas penguatan sistem presidensial. “Memperkuat sistem presidensial agar tidak terlalu parlementer,” ujar Muhaimin setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 29 November 2016.
Perlu diketahui, sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Selain Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina menganut sistem serupa. Sistem ini mengatur presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Presiden hanya bisa dijatuhkan jika melanggar konstitusi, seperti melakukan korupsi dan pengkhianatan.
Muhaimin menganggap sistem presidensial di Indonesia melemah, karena banyak hal, yang sebenarnya cukup dengan keputusan presiden, memerlukan konsultasi DPR lebih dulu. Sebagai contoh, pemilihan Kepala Badan Intelijen Negara. “Apakah perlu? Pengangkatan Duta Besar juga apakah perlu ke DPR? Itu yang tadi saya bahas bersama Presiden Joko Widodo,” katanya.
Muhaimin tidak ingin menjelaskan secara lebih detail tentang apa saja sistem presidensial yang dibahas keduanya. Adapun Presiden Joko Widodo mengatakan keduanya membahas penguatan sistem presidensial. Dia juga menegaskan pertemuan dengan partai politik yang membahas berbagai hal perlu lebih sering dilakukan agar semuanya mewakili kebaikan dan kepentingan rakyat. *
