Komisi Agama Berharap Demo 212 Tak Disusupi Isu Makar  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Selasa, 29 November 2016 08:10 WIB

Pendemo salat berjamaah usai unjuk rasa mengecam Ahok di Balaikota, Jakarta, 14 Oktober 2016. Aksi damai ini berlangsung tertib. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Sodik Mudjahid meminta agar unjuk rasa Aksi Bela Islam III atau demo 212 pada 2 Desember tak berisi isu makar.

Ia pun berharap aksi itu nantinya berlangsung lebih tertib ketimbang aksi 4 November, yang sempat diwarnai kericuhan. “Harus damai, tidak ada lagi isu makar, upaya adu domba, dan konflik antar-ulama,” katanya lewat pesan pendek, Selasa, 29 November 2016.

Sodik juga meminta agar tidak ada larangan bagi perusahaan angkutan umum untuk mengangkut para peserta aksi. Saat ini, di berbagai daerah, beredar surat dari pejabat setempat yang melarang angkutan umum membawa massa ke Jakarta. Aksi Bela Islam III direncanakan berlangsung di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Ditetapkannya Monas sebagai lokasi aksi merupakan hasil dari kesepakatan antara Polri, Majelis Ulama Indonesia, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Sebelumnya, unjuk rasa direncanakan digelar di Bundaran Hotel Indonesia.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, kesepakatan yang terjadi antara Polri, TNI, MUI, dan GNPF MUI merupakan contoh dari pengamalan Pancasila dan ajaran Islam, yaitu musyawarah. Ia pun memberikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang terlibat.

Pada saat aksi nanti, Sodik meminta peserta ataupun petugas keamanan kompak menjaganya dari pihak yang ingin memancing di air keruh. “Pihak yang tidak ikhlas pendemo (umat Islam) bersahabat dengan Polri dan TNI,” ujarnya.

Aksi Bela Islam III merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya, yang menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum soal dugaan penistaan agama. Basuki kini telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tak ditahan. Maka, tuntutan demonstrasi 2 Desember nanti adalah meminta polisi menahan Basuki.

Sodik menuturkan, kesepakatan antara Polri dan GNPF MUI yang adil harus ditiru dalam proses hukum terhadap Basuki alias Ahok. Penanganan kasus Ahok jangan diganggu dengan pernyataan, kebijakan, dan tindakan yang tidak adil. “Semua orang sama kedudukannya di mata hukum,” ujarnya.

Di masa mendatang, Sodik menyarankan agar umat Islam membentuk tim monitoring proses hukum yang berisikan para ahli hukum. “Jadi tidak usah demo lagi,” tuturnya.

AHMAD FAIZ



Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

20 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

5 hari lalu

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

5 hari lalu

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya