Penggantian Ketua DPR, Golkar: Akom Diberi Posisi Terbaik

Reporter

Selasa, 22 November 2016 21:16 WIB

Caketum Partai Golkar Ade Komarudin (kanan) dan Setya Novanto (kiri) berbincang sebelum mengikuti acara pengambilan nomor urut pemilihan Caketum Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 7 Mei 2016. Pemilihan Ketua Umum Golkar periode 2016-2019 akan digelar dalam Munaslub Partai Golkar 15-17 Mei mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan pihaknya belum memikirkan posisi Ade Komarudin setelah digeser dari posisinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat digantikan oleh Setya Novanto.

"Itu soal nanti. Untuk Pak Ade Komarudin akan diberikan tempat yang terbaik," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan berdasarkan rapat pleno pada 21 November 2016, disepakati Novanto diangkat kembali menjadi Ketua DPR. Idrus menjelaskan keputusan tersebut diambil untuk mengembalikan posisi Novanto setelah terbukti tidak bersalah dalam kasus Papa Minta Saham.

Setya, yang terkait kasus dugaan permintaan saham Freeport, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR ketika sidang Majelis Kehormatan DPR sedang menyidangkan kasusnya. BACA: Setya Akhirnya Mundur

Kasus Setya berawal dari rekaman pembicaraan Setya, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Direktrut Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Rekaman dibuat Maroef. Setya kemudian mengajukan uji materi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menguji legalitas penyadapan yang dilakukan oleh swasta sebagai barang bukti kasus hukum. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan gugatannya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin pun memastikan tak ada permasalahan yang berkaitan dengan partai dan Ade Komarudin. Menurut dia, penempatan kader partai berlambang Pohon Beringin ini berdasarkan persetujuan partai. "Jadi ini murni keputusan partai," ujar dia.

Selain itu, Nurdin pun membantah keputusan ini diambil setelah pertemuan Novanto, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Kunjungan itu tidak ada kaitannya dengan internal partai," kata Nurdin.

ARKHELAUS W

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

9 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

22 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

2 hari lalu

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya