Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (kanan), mengibarkan panji partai Demokrat didampingi pimpinan sidang, EE Mangindaan, saat penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. SBY terpilih secara aklamasi menjadi Ketum partai periode 2015-2020. TEMPO/Nurdiansah
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan saran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo agar bertemu dengan para ketua umum partai politik merupakan hal yang bagus. “Presiden harus membina dan mengayomi semua partai yang ada,” katanya saat dihubungi, Senin, 21 November 2016.
Presiden Joko Widodo, kata Roy, dapat mengunjungi satu per satu pemimpin partai atau mengumpulkannya di satu tempat. “Terserah, setiap pemimpin punya gaya sendiri-sendiri,” ujarnya.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini berujar, merupakan hal yang wajar bila Presiden mengumpulkan pemimpin partai saat ini. Sebab, kondisi politik saat ini tengah menghangat. “Kalau tenang-tenang saja, saya kira tidak terlalu ada dinamika semacam ini,” tuturnya.
Roy menyayangkan porsi kunjungan Presiden yang lebih banyak mendatangi satuan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian ketimbang tokoh-tokoh politik. Menurut dia, Indonesia harus meniru negara lain yang mulai mempersiapkan kebijakan politiknya, terutama setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat.
Menurut Roy, Presiden Joko Widodo harus melihat tantangan Indonesia yang datang dari luar. “Ancaman kita bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar,” tuturnya.
Mengenai sikap Partai Demokrat sendiri, Roy menegaskan partainya dan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dalam posisi menunggu dan melihat apakah Presiden akan mengunjunginya atau tidak. “Demokrat dalam posisi tidak perlu meminta atau mengusulkan. Kami wait and see,” ucapnya.
Senin siang, 21 November 2016, Megawati berkunjung ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mega menyarankan agar Jokowi mengumpulkan ketua umum partai politik dalam waktu dekat. Alasannya, untuk merespons situasi politik Indonesia memanas menjelang pilkada serentak 2017.
